Urusan Dunia

Perjanjian New York adalah perjanjian yang dilakukan dalam rangka memindahkan kekuasaan atas Irian Barat dari tangan Belanda ke Indonesia.

Perjanjian New York dilakukan atas prakarsa Elssworth Bunker karena melihat pertempuran memperebutkan Irian Barat tidak kunjung berakhir. Salah satu hasil dari perjanjian New York adalah gencatan senjata dan penyerahan kekuasaan atas Irian Barat dari Belanda ke Indonesia.

Masalah ini bermula ketika Belanda berjanji akan menyelesaikan masalah Irian Barat selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun saat pengakuan kedaulatan Indonesia pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag tanggal 2 November 1949. Namun sampai 12 tahun kemudian yaitu tahun 1961, masalah ini tak kunjung selesai.

Ini membuat Republik Indonesia mengambil langkah-langkah penting dalam rangka membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Langkah-langkah yang ditempuh ada 3, yaitu langkah diplomasi, langkah konfrontasi dan operasi militer.

Perjanjian New York ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962 oleh Subandrio selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Schuurman dan Van Royen yang mewakili pemerintah Belanda.

Proses penandatanganan perjanjian ini disaksikan oleh Sekertaris Jenderal PBB U Thant dan Ellsworth Bunker di markas besar PBB.

Langkah Pembebasan Irian Barat

Sebelum adanya perjanjian New York, perjuangan memperebutkan Irian Barat ditempuh dengan beberapa langkah, yaitu: langkah diplomasi, langkah konfrontasi dan operasi militer.

Cara Diplomasi

Perundingan Langsung dengan Belanda

Langkah diplomasi untuk membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda sudah dilakukan jauh-jauh hari dari kabinet Natsir dan kabinet selanjutnya.

Namun langkah diplomasi ini mengalami kegagalan karena Belanda bersikeras untuk menguasai Irian barat. Bahkan Belanda secara sepihak memasukan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan kerajaan Belanda pada bulan Agustus 1952.
Perisitiwa ini mengakibatkan Indonesia menghapus Misi Militer Belanda pada April 1953.

Diplomasi PBB

Upaya diplomasi ini dilakukan setelah perundingan langsung dengan Belanda tidak berhasil. Kabinet Ali Sastoramidjojo I membawa masalah Irian Barat ini ke forum PBB namun tidak membuahkan hasil.

Selanjutnya kabinet Burhanuddin melanjukan usaha kabinet sebelumnya untuk membawa masalah Irian Barat ini ke dalam sidang Majelis Umum PBB.

Belanda menanggapi usaha ini dengan cara meyakinkan PBB bahwa persoalan Irian Barat merupakan masalah bilateral antara Indonesia dan Belanda.

Tentunya pernyataan Belanda ini dikecam oleh Indonesia, sehingga pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo II, seluruh isi dari Konferensi Meja Bundar dibatalkan.

Diplomasi di PBB gagal karena Indonesia belum mendapat dukungan dari 2/3 anggota Majelis Umum PBB yang hadir pada sidang tersebut.

Langkah Konfrontasi

Pada tahun 1956 Belanda tetap tidak ingin mengembalikan Irian Barat dan bersikeras ingin menguasainya, karena itu Indonesia mencoba menghadapi sikap Belanda melalui langkah konfrontatif secara bidang ekonomi.

Indonesia lalu mengirim wakilnya yaitu Anak Agung Gede Agung untuk merundingkan masalah Finansial Ekonomi dengan perwakilan Belanda di Jeneva pada tanggal 7 Januari 1956.

Namun, persetujuan ini ditolak oleh Belanda, sehingga pada tanggal 13 Februari 1956 Kabinet yang dipimpin oleh burhanuddin Harahap membubarkan uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Ini terpaksa dilakukan karena Belanda menolak persetujuan Finansial Ekonomi di Jeneva.

Operasi Militer

Operasi Militer ditempuh karena cara damai yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia semuanya gagal. Operasi Militer dilakukan dengan dibentuknya Trikora dan pembentukan Komando Mandala dalam rangka pembebasan Irian barat. Tugas komando Manda adalah sebagai berikut:

1. Merencenakan persiapan untuk operasi militer dalam rangka mengembalikan irian barat ke tangan Indonesia.
2. Mengembangkan kondisi militer di Irian barat.

Isi Perjanjian New York

Sepeti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perjanjian dilakukan dalam rangka menghentikan peperangan yang terjadi antara Indonesia dan Belanda dalam rangka membebaskan Irian Barat.

Perjanjian New York ini ditandatangani oleh Subandrio yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Van Royen dan Schuurman sebagai delegasi dari Belanda.

Penandatanganan perjanjian bersejarah ini disaksikan oleh sekjen PBB saat itu U Thant dan Elssworth Bunker di markas besar PBB.

Berikut isi dari Perjanjian New York:

1. Paling lambat pada tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Irian Barat kepada United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA).
2. Pemerintah sementara PBB akan menggunakan tenaga asal Indonesia, baik dari kalangan sipil maupun kalangan militer, bersama dengan putra-putra Irian Barat.
3. Tentara Belanda meninggalkan Irian Barat secara bertahap.
4. Pasukan Indonesia yang ada di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat, namun di bawah pemerintah sementara PBB.
5. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas seperti pada daerah lainnya.
6. Sejak tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia akan berkibar di samping bendera PBB.
7. Paling lambat tanggal 1 Mei 1963 UNTEA atas nama PBB akan menyerahkan Irian Barat ke tangan Indonesia.

Belanda merupakan negara penjajah yang kejam dan ingkar janji. Untungnya masalah ini telah berlalu dan sekarang Indonesia dalam keadaan damai. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Perjanjian pra nikah merupakan perjanjian yang dilakukan sebelum berlangsungnya pernikahan. Perjanjian ini berisi masalah pembagian harta antara kedua belah pihak mempelai, sehingga bisa dipisahkan jika terjadi perceraian atau kematian.

Perjanjian pra nikah dilindungi oleh Pasal 29 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berisi “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.”

Dengan adanya pasal berikut, maka hukum secara sah mengakui adanya perjanjian pra nikah.

Perjanjian pra nikah akan berguna ketika terjadi perceraian atau kematian. Tentunya perjanjian pra nikah ini tidak bermaksud untuk berburuk sangka atau menginginkan hal buruk terjadi pada pasangan. Namun perjanjian ini lebih ke arah berjaga-jaga untuk kemungkinan terburuk yang mungkin saja terjadi.

Sifat asli pasangan akan terlihat ketika Anda mulai hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Seseorang yang kelihatannya baik belum tentu sama ketika menikah. Apalagi jika ternyata pasangan Anda kelak terlibat masalah ekonomi dan menggadaikan surat-surat berharga.

Tentunya Anda tidak ingin surat berharga milik Anda ikut digadaikan bukan? Karena itu perjanjian pra nikah penting, bukan karena Anda berprasangka buruk pada pasangan, melainkan karena Anda berhati-hati terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang.

Sedia payung sebelum hujan tentu lebih baik dibanding basah kehujanan bukan?

Perjanjian pra nikah dilakukan dengan menandatangani surat perjanjian dengan materai dihadapan seorang notaris. Perjanjian pra nikah mengatur beberapa hal, diantaranya adalah:

Pemisahan Harta Benda

Pemisahan harta benda ini dapat terjadi jika posisi istri dalam keadaan terpojok akibat 3 alasan berikut:

• Suami dinyatakan memiliki kelakuan tidak baik yaitu dengan cara memboroskan harta kekayaan bersama untuk kepentingan pribadi.
• Suami dinyatakan mengurus hartanya sendiri, tidak memberikan nafkah yang layak kepada istrinya sehingga hak istri menjadi hilang.
• Diketahui adanya kelalaian yang sangat besar dalam mengurus harta perkawinan sehingga memungkinkan hilangnya harta milik bersama.

Perjanjian Kawin (huwelijks voorwaarden)

Perjanjian ini melibatkan pihak ketiga dan dibuat oleh calon mempelai untuk mengatur kemungkinan yang mungkin muncul mengenai harta kekayaan milik bersama.

Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat perjanjian Kawin ini adalah:

• Perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
• Perjanjian ini tidak boleh dibuat menyimpang dari:
  1. hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami
  2. hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua.
• Perjanjian ini tidak berisi pelepasan hak atas peninggalan orang-orang yang mewariskannya.
• Perjanjian ini tidak boleh menjanjikan bahwa salah satu pihak harus membayar sebagian hutang yang lebih besar daripada bagiannya.
• Perjanjian ini tidak boleh membuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing.

Perjanjian kawin ini harus dibuat di hadapan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung. Perjanjian ini tidak boleh diubah dengan cara apapun setelah perkawinan berlangsung dan perjanjian ini berlaku sampai adanya perceraian atau kematian.

Siapapun pasti tidak menginginkan hal buruk terjadi pada pernikahannya. Namun sebagai manusia kita tidak dapat menolak takdir. Jika memang hal buruk harus terjadi, maka sudah sepantasnya kita mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari.

Tentunya selain membuat perjanjian pra nikah, Anda juga harus mencari calon pasangan yang baik secara agama sehingga dapat meminimalisir terjadinya hal buruk dalam pernikahan.

Semoga informasi ini dapat memberikan gambaran jelas tentang pentingnya perjanjian pra nikah sebelum memutuskan untuk hidup bersama.

Perjanjian merupakan kesepakatan yang harus ditaati oleh pihak – pihak terkait. Perjanjian Bilateral dan perjanjian Multilateral merupakan kesepakatan internasional antar negara yang menyangkut kebijakan antar negara.

Perjanjian Bilateral merupakan perjanjian antara 2 negara untuk mengatur kebijakan kedua belah pihak. Perjanjian ini bersifat tertutup yang artinya tidak ada negara lain yang berhak untuk ikut campur dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian Multilateral merupakan perjanjian yang diadakan oleh beberapa negara untuk mengatur kepentingan bersama antar peserta perjanjian tersebut. Perjanjian ini dapat dilakukan oleh negara manapun yang telah sepakat untuk menjalin kerjasama.

Contoh Perjanjian Bilateral

Perjanjian Bilateral pernah dilakukan oleh Republik Indonesia dengan beberapa negara, diantaranya dengan Republik Rakyat China, Filipina dan Thailand.

Berikut perjanjian Bilateral yang pernah dilakukan oleh Indonesia:

1. Perjanjian Bilateral pernah dilakukan Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China pada tahun 1955 tentang dwi kewarganegaraan.
2. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Filipina mengenai pemberantasan penyelundupan dan bajak laut.
3. Perjanjian Republik Indonesia dengan Thailand mengenai batas laut Andaman di sebelah utara selat Malaka pada tahun 1971.

Sekilas Mengenai Republik Rakyat China

Republik Rakyat China adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribukota di Beijing. Negara ini tadinya bernama Republik Rakyat Tiongkok, lalu kemudian disebut Republik Rakyat Cina/RRC sejak tahun 28 Juni 1967 hingga 14 Maret 2014.

Negara ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yaitu sekitar 1,35 milyar jiwa. Negara ini juga memiliki luas wilayah sebesar 9.69 juta kilometer persegi, luas ini menjadikan Republik Rakyat China sebagai negara dengan luas wilayah terbesar ke 4 di dunia.

Negara ini terbentuk setelah berakhirnya perang saudara Tiongkok pada tahun 1949. Sejak itu negara ini dipimpin oleh partai tunggal yaitu Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Walaupun negara ini adalah negara komunis, namun sektor perekonomianya telah di pegang oleh swasta sejak tahun 1980. Namun pemerintahnya masih mengawasi ekonomi secara politik terutama dengan sektor perbankan dan perusahaan milik pemerintah. Jadi secara politik, negara ini tetaplah diperintah oleh satu partai.

Pada tahun 1955 Republik Rakyat China menyepakati perjanjian Bilateral dengan Republik Indonesia.

Sekilas Mengenai Negara Thailand

Kerajaan Thai yang dalam bahasa Inggris disebut Thailand merupakan sebuah negara di kawasan Asia Tenggara yang berbatasan dengan laos dan Kamboja di wilayah timur, berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Siam di wilayah selatan dan juga berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman di Barat.

Saat ini Thailand terkenal akan sektor pariwisatanya yang terus berkembang terutama wisata laut. Negara ini juga terkenal karena banyaknya Ladyboy yaitu waria yang melakukan operasi plastik sehingga terlihat cantik seperti wanita tulen.

Pada tahun 1971 Thailand menyepakati perjanjian Bilateral dengan Republik Indonesia mengenai batas laut Andaman di sebelah utara selat Malaka.

Sekilas Mengenai Negara Filipina

Filipina merupakan sebuah negara republik yang terletak pada kawasan Asia Tenggara yaitu sebelah utara dari negara Indonesia dan malaysia. Filipina juga merupakan sebuah negara kepulauan seperti Indonesia dan terdiri dari 7.107 pulau.

Negara ini juga terkenal sebagai negara dengan sistem cocok tanam padi yang sangat maju yang dapat menyediakan makanan pokok bagi seluruh masyarakatnya.

Filipina pernah mengadakan perjanjian dengan Republik Indnesia mengenai pemberantasan penyelundupan dan bajak laut.

Contoh Perjanjian Multilateral

Contoh perjanjian Multilateral yang pernah dilakukan ialah pada konvensi Genewa tahun 1949 dan Konvensi Wina tahun 1961. Konvensi Genewa berisi tentang perlindungan korban berang sementara konvensi Wina berisi tentang hubungan diplomatik.

Selain itu ada juga konvensi hukum laut internasional pada tahun 1982 yang berisi tentang laut teritorial, zona bersebelahan, zee dan landas benua.

Tentunya perjanjian internasional seperti Bilateral dan Multilateral memiliki tujuan yang baik. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Singkatnya, Perjanjian Ekstradisi dapat membuat sebuah negara bisa mengadili seorang kriminal yang kabur dan bersembunyi ke negara tetangga. Tentunya dengan adanya perjanjian ini, ruang gerak seorang kriminal menjadi sangat terbatas karena tempatnya untuk kabur dan bersembunyi menjadi semakin sempit.

Dengan kata lain, Perjanjian Ekstradisi memungkinkan sebuah negara meminta buronan asal negaranya yang kabur ke negara lain agar dikembalikan ke negara asalnya.

Perjanjian Ekstradisi merupakan perjanjian antar negara yang berbeda dalam hal penyerahan tersangka kasus kriminal. Perjanjian Ekstradisi merupakan sebuah proses formal dimana seorang tersangka kriminal ditahan oleh pemerintahan sebuah negara dan diserahkan kepada negara lainnya untuk disidangkan atau diproses sesuai hukum yang berlaku di negara tersebut.

Seorang kriminal bisa saja di sidang di negara lain lalu menjalani hukuman di negara asalnya atau disidang dan diadili langsung di negara asalnya.

Perjanjian Ekstradisi dilakukan ketika kedua negara telah sepakat untuk mengadakan kerjasama. Perjanjian esktradisi berbeda dengan deportasi yaitu dalam deportasi para tersangka kriminal akan dikembalikan ke negara asal tanpa perlu ada perjanjian.

Perjanjian Ekstradisi dilakukan ketika ada tersangka kasus kriminal yang bersembunyi pada negara lain dengan tujuan agar bisa terhindar dari hukum negara asalnya.

Indonesia pernah mencoba mengadakan Perjanjian Ekstradisi dengan beberapa negara, salah satunya adalah Negara Malaysia dan Singapura.

Contoh Kasus Perjanjian Ekstradisi

Upaya melakukan Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura sebenarnya sudah pernah dilakukan, yaitu ketika tanggal 27 April 2007 silam di Istana Tampak Siring, Bali. Pada saat itu kedua belah negara sepakat untuk menandatangani dua perjanjian penting, yaitu Perjanjian Ekstradisi dan perjanjian kerja sama pertahanan.

Harapan dari diadakannya kedua perjanjian tersebut adalah agar membawa keuntungan bagi kedua belah negara. Dari kesepakatan itu para koruptor yang melarikan diri dan bersembunyi ke Singapura bisa ditangkap lalu asetnya dapat diambil oleh Indonesia.

Namun karena perjanjian itu tidak terealisasi maka para koruptor yang telah melarikan diri dan bersembunyi di Singapura tidak tersentuh jeratan hukum sama sekali. Padahal waktu itu semua kalangan baik Eksekutif, Legislatif dan bahkan LSM sudah menyetujui adanya Perjanjian Ekstradisi itu.

Seperti yang kita ketahui bahwa Singapura merupakan surga bagi para koruptor. Kurang lebih ada sekitar 18 nama koruptor asal Indonesia yang melarikan diri dan bersembunyi di Singapura.

Tentunya koruptor itu tidak sekedar bersembunyi di Singapura, melainkan juga menanam aset – aset berharganya di negara dengan lambang Singa itu. Jika para koruptor itu dapat ditangkap, maka dana hasil korupsi yang mencapai ratusan trilliun rupiah itu bisa kembali.

Alasan mengapa sampai saat ini Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura belum terealisasi adalah karena para koruptor merupakan sumber devisa yang sangat besar bagi Singapura. Singapura getol melindungi para koruptor karena dengan adanya mereka, roda ekonomi Singapura dapat terus berputar.

Menurut sebuah lembaga survei yang bernama Merril Lynch Capgemini, sepertiga orang terkaya di Singapura merupakan orang Indonesia. Total dana orang Indonesia yang disimpan di Singapura mencapai $87 miliar atau setara dengan Rp.783 Trilliun, angka yang sangat fantastik mengingat angkan tersebut merupakan hak dari rakyat Indonesia.

Berdasarkan fakta – fakta diatas tadi, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Perjanjian Ekstradisi tidak terlalu diperlukan jika para penegak hukum di Indonesia dapat mencegah kaburnya para koruptor ke Singapura.

Masalahnya tentu saja “Mengapa para koruptor dapat dengan mudahnya kabur ke Singapura?”.

Tentu masalah ini akan sangat kompleks untuk dibahas mengingat kecacatan sistem penegakan hukum di negara ini yang sudah menjadi rahasia umum dimata masyarakat.

Bahkan Indonesia termasuk negara terkorup di dunia. Tentu ini menjelaskan mengapa mudahnya mereka yang beruang dapat dengan mudahnya kabur.

Solusi dari masalah ini adalah dengan penanaman nilai agama dan moral sejak dini, sehingga para penerus bangsa tidak akan ada yang menjadi koruptor.