Sejarah Perjanjian Tordesilllas

Perjanjian Tordesilllas merupakan perjanjian yang berlangsung ditandatangani di Tordesillas, Spanyol pada 7 Juni 1494. Perjanjian ini berisi bahwa di dunia luar Eropa menjadi kekuasaan eksklusif dua bangsa yaitu Spanyol dan Portugal, yang bermulai pada barat kepulauan Tanjung Verde.

Untuk wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis sedangkan sebelah barat oleh Spanyol. Perjanjian tersebut disahkan Spanyol pada 2 Juli sedangkan untuk Portugis pada 5 September 1494.

Perjanjian Tordesillas merupakan awal penjelajahan bangsa eropa untuk mengelilingi samudra di dunia salah satunya Indonesia.

Pada waktu itu kerajaan Spanyol dan Portugis merupakan kerajaan dengan memiliki kekuatan armada laut yang kuat, teknologi navigasi, serta perlengkapan kapal yang maju dibandingkan dengan negara-negara eropa yang lainnya. Keunggulan keduannya menimbulkan persaingan, terutama dalam memperluas wilayah dan perdagangan.

Latar Belakang Perjanjian Tordesilllas

Saat Constatinopel yang merupakan pusat dari kerajaan Romawi Timur atau bzantium ketangan Kerajaan Muslim Tuki Usmani, pada saat itu orang-orang eropa susah mencari rempah-rempah sehingga mencari alternatif baru yaitu jalur laut.

Karena kebanyakan jalur darat menuju timur harus melalui Timur Tengah, Afrika Utara dan Jalan Sutera yang telah berada dalam kekaisaran Islam.

Setelah jatuhnya konstatinovel, akhirnya bangsa eropa salah satunya bangsa Spanyol dan Portugis melakukan penjelajahan samudera untuk mencari rempah-rempah. Diawali oleh Portugis pada tahun 1490-an, namun bangsa Portugis mulai mendapat saingan yaitu Bangsa Spanyol.

Dengan melihat adanya persaingan pada tahun 1493 ketika itu bertindak. Campur tangan Pope Alexander VI tersebut karena kedua Kerajaan tersebut merupakan penganut Gereja Katolik yang setia.

Pope Alexander VI pada 3 Mei 1493 M mengeluarkan perintah bahwa menjadikan dunia kepada dua bagian yaitu milik kerajaan Sepanyol dan kerajaan Portugal.

Pope Alexander VI mengeluarkan perintah pada 26 September 1493 M yang dimana isinya memberikan kuasa Spanyol untuk memiliki daerah yang ditemui di Timur dan memperluaskan pengaruh mereka. Perintah tersebut menimbulkan rasa tidak puas hati kerajaan Portugal. Maka dari itulah adanya Perjanjian Tordesillas.

Perjanjian Tordesillas ditandatangani pada 9 Jun 1494 oleh pihak gereja dalam perjanjian tersebut dunia dibagi menjadi dua wilayah kawasan ke Timur adalah milik Portugal, sedangkan kawasan ke Barat adalah milik Sepanyol.

Dibawah ini isi perjanjian Tordesilllas yaitu:

Perjanjian Tordesillas yaitu berisi pembagian wilayah pelayaran antara kerajaan Spanyol dengan kerajaan Portugis. Dalam perjanjian ini menjelaskan bahwa kerajaan Spanyol memiliki memiliki wewenang berdagang dan berlayar ke arah barat, sedangkan untuk Portugis berlayar ke arah timur.

Dan perjanjian ini diberlakukan pada tanggal 4 Juni 1474 sampai 13 Januari 1750. Sesuai dengan perjanjian tersebut pelaut bangsa Portugis mencari jalan berlayar ke arah timur untuk mencari rempah-rempah, untuk para pedagang Spanyol berlayar kearah barat yaitu daerah Benua Amerika.

Dampak Perjanjian Tordesilllas

Dengan adanya perjanjian Tordesillas berdampak dikenalnya dengan semboyan 3G yaitu gospel, gold, dan glory. Gospel merupakan semboyan yang dibawa penjelajah samudera bukan hanya berdagang dan memperluas wilayah juga menyebarkan agama Kristen.

Biasanya daerah yang dikuasai Spanyol dan Protugis akan terjadi konversi ke agama Katolik dengan dibarengi asimilasi budaya.

Selanjutnya Gold, yaitu meraup kekayaan dengan hal terssebut kejayaan sebuah negara diukur dengan banyaknya laba yang dihasilkan dalam perdagangan. Maka dari itu, selain meluas kekuasaan, meraup kekayaan juga merupakan suatu tujuan penjelajahan.

Yang terakhir Glory, glory merupakan mencari kejayaan maka dari itu glory akhirnya melahirkan imperialisme kuno. Tidak sedikit jalru perdagangan dikuasi pihak-pihak penjelajah samudera.

Semoga Informasi Tadi Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua.

Perjanjian Giyanti merupakan sebuah kesepakatan VOC dengan pihak Mataram yang diwakili oleh Sultan Pakubuwana III dan juga kelompok Pangeran Mangkubumi.

Perjanjian di tandatangani padal 13 Februari 1755, pemeberian nama Giyanti mengambil dari lokasi penandatanganan perjanjian yaitu di Desa Giyanti kalau sekarang yaitu Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo terletak di tenggara kota Karanganyar, Jawa Tengah.

Dalam perjanjian tersebut Mataram terbagi menjadi dua wilayah yaitu mulai dari sebelah timur Kali Opak yaitu dkuasai pewaris Mataram antara lain Sultan Pakubuwana III dengan kedudukan di Surakarta, untuk wilayah sebelah barat merupakan kawasan Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwana I yang bertempat di Yogyakarta. Selain itu juga pihak VOC Belanda berhak menentukan siapa menguasai kedua kerajaan tersebut.

Latar Belakang Perjanjian Giyanti

Perjanjian Giyanti merupakan bentuk kesepakatan pihak VOC Belanda dengan pihak Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwana III dan kelompok Pangeran Mangkubumi.

Demi keuntungan pribadi Pangeran Mangkubumi membuat pilihan untuk menyebrang dari kelompok pemberontak, dan bergabung dengan pemegang kekuasaan dalam melawan pemberontakan yang dilakukan Pangeran Sambernyawa.

Awalnya pada tanggal 10 September 1754 N, seorang VOC Hartingh bertolak dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi dan untuk mengadakan suatu perundingan.

Perundingan tersebut tertutup yang dihadiri hanya sedikit orang yaitu Pangeran Mangkubumi beserta Pangeran Notokusumo dan juga Tumenggung Ronggo, untuk VOC sendiri Hartingh dengan pendampingnya Breton, Kapten Donkel, serta sekretaris Fockens, sebagai juru bahasa Pendeta Bastani.

Perundingan tersebut merupakan mengenai pembagian Mataram. Hartingh memberikan penawaran Mataram sebelah timur, namun usulan Hartingh ditolak oleh pangeran.

VOC mengusulkan agar Mangkubumi jangan memakai gelar sunan dan menentukan daerah mana yang ingin beliau kuasai. Pada tangga 23 September 1754 Pangeran Mangkubumi menggunakan gelar Sultan dan juga mendapatkan setengah kerajaan.

Untuk Pantai Utara Jawa merupakan kawasan VOC, dan pada 4 November 1754 jarak sebulan kurang Paku Buwono III memberikan surat kepada Gubernur Jenderal VOC untuk persetujuan Gubernur Jawa Utara dan juga Mangkubumi. Maka dari hasil perundingan tersebut maka tercetuslah perjanjian giyanti.

Isi Perjanjian Giyanti

• Pasal 1 Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurrahman Sayidin Panotogomo Kalifattullah di atas separuh dari Kerajaan Mataram, yang telah diberikan kepada beliau yaitu dengan hak turun temurun kepada pewarisnya, dalam hal ini Pangeran Adipati Anom Bendoro Raden Mas Sundoro.
• Pasal 2 Diadakanya kerjasama antara rakyat yang ada pada kekuasaan Kumpeni dengan rakyat yang ada pada Kasultanan.
• Pasal 3 Sebelum Pepatih Dalem dan para Bupati sebelum melakukan tugasnya masing-masing, harus dilakukan sumpah setia terlebih dahulu kepada Kumpeni di tangan Gubernur. Intinya yaitu seorang patih dari kedua kerajaan harus mengkonsultasikan kepada Belanda sebelum pihak Belanda menyetujuinya.
• Pasal 4 Dalam pengangkatan dan pemberhentian Pepatih Dalem dan juga Bupati Sri Sultan harus mendapatkan persetujuan dari Kumpeni. Pokok-pokok pemikirannya itu Sri Sultan tidak mempunyai kuasa penuh atas berhenti atau berlanjutnya patih dalem karena semua keputusan berada di tangan Dewan Hindia Belanda.
• Pasal 5 Sri Sultan mengampuni Bupati pada selama peperangan lebih memihak Kumpeni.
• Pasal 6 Sri Sultan tidak dapat menuntut atas pulau Madura dan daerah pesisiran, karena telah diserahkan oleh Sri Sunan Paku Buwono II kepada Kumpeni pada tanggal 18 Mei 1746 dalam Contract-nya. Untuk itu Kumpeni memberikan ganti rugi kepada Sri Sultan 10.000 real pertahunya.
• Pasal 7 Sri Sultan akan memberi bantuan kepada Sri Sunan Paku Buwono III jika sewatu diperlukan.
• Pasal 8 Sri Sultan berjanji menjual seluruh bahan-bahan makanan dengan harga tertentu kepada Kumpeni.
• Pasal 9 Sri Sultan berjanji harus mentaati segala macam perjanjian yang sudah pernah diadakan oleh raja-raja Mataram sebelumnya dengan Kumpeni, khususnya perjanjian-perjanjian 1705, 1733, 1743, 1746, 1749.

Dampak Perjanjian Giyanti

Perjanjian ini untuk pihak VOC ditandatangani oleh N. Hartingh, W. van Ossenberch, J.J. Steenmulder, C. Donkel, dan W. Fockens.

Dampak perjanjian giyanti yaitu kerusuhan terus berlangsung, hal ini karena kelompok Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said tidak turut serta dalam perjanjian tersebut.

Untungya sekarang Indonesia dalam keadaan damai, karenanya kerusuhan sudah tidak terjadi lagi.

Perjanjian Roem Royen merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pihak Indonesia dengan pihak Belanda, yang terjadi pada tanggal 14 April 1949 dan proses penandatanganan tanggal 7 Mei 1949 yang bertempat di Hotel Des Indes, Jakarta.

Perjanjian ini diambil dari nama ketua wakil tiap negara, untuk pihak Indonesia yaitu Mohammad Roem dan dan untuk pihak Belanda Herman van Royen.

Perjanjian Roem Royen bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda sebelum konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda.

Keberhasilan membawa permasalahan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda ke meja perundingan merupakan inisiatif komisi PBB untuk Indonesia.

Perundingan Roem Royen, pihak Republik Indonesia memiliki pendirian mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci sebuah perundingan selanjutnya.

Latar Belakang Perjanjian Roem Royen

Diadakannya perjanjian Roem Royen karena adanya serangan tentara Belanda ke Yogyakarta dan adanya penahanan pemimpin RI, serta mendapatkan kecamanan dari dunia Internasional.

Dalam Agresi Militer II, Belanda mempropaganda TNI telah hancur, disini Belanda mendapat kecaman di dunia Internasional terutama Amerika Serikat.

Perjanjian Roem Royen diselenggarakan mulai dari 14 April sampai 7 mei 1948, pihak Indonesia di wakili oleh Moh. Roem beberpa anggota seperti Ali Sastro Amijoyo, Dr. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Supomo, dan Latuharhary.

Untuk pihak Belanda di wakili oleh Dr.J.H. Van Royen dengan anggotanya seperti Blom, Jacob, dr.Van, dr. Gede, Dr.P.J.Koets, Van Hoogstratendan, dan Dr. Gieben.

Dengan adanya Agresi Militer Belanda II yang dilancarkan Belanda mendapat kecaman dan reaksi dari Amerika Serikat dan Inggris, serta Dewan PBB. Melihat reaksi mliter Belanda sehingga PBB membuat kewenangan KTN.

Sejak itu KTN berubah menjadi UNCI (United Nations Commission for Indonesia). UNCI sendiri dipimpin oleh Merle Cochran dari Amerika Serikat dan juga dibantu Critchley Australia dan juga Harremans dari Belgia.

Pada tanggal 23 Maret 1949 pihak DK-PBB perintahkan UNCI agar membantu perundingan antara pihak Republik Indonesia dengan Belanda.

Pada tanggal 17 April 1949 perundingan Roem Royen dimulai dan bertempat di Jakarta. UNCI sebagai penengah dan diketuai oleh Merle Cochran dari Amerika Serikat wakil UNCI.

Perundingan berikutnya Indonesia diperkuat dengan hadirnya Drs Moh Hatta dan juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Perjanjian Roem Royen mulai ditandatangani dan nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Royen.

Perjanjian yang sangat alot sehingga perlunya diperkuat oleh Drs Moh Hatta yang datang dari pengasingan di Bangka, serta Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta.

Kedatangan Sri Sultan HB IX untuk mempertegas pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta.

Isi Perjanjian Roem Royen

Isi Perjanjian Roem Royen di Hotel Des Indes di jakarta, antara lain:

1. Tentara bersenjata Republik Indonesia harus menghentikan aktivitas gerilya.
2. Pemerintah Republik Indonesia turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).
3. Kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta
4. Tentara bersenjata Belanda harus mengehentikan operasi militer dan pembebasan semua tahanan politik.
5. Kedaulatan RI diserahkan secara utuh tanpa syarat.
6. Dengan menyetujui adanya Republik Indonesia yang bagian dari Negara Indonesia Serikat.
7. Belanda memberikan hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada pihak Indonesia.

Dampak perjanjian Roem Royen yaitu setelah perjanjian tersebut kembalinya Sukarno dan Hatta ke Yogyakarta setelah diasingkan, Yogyakarta sebagai ibukota sementara dari Republik Indonesia, Penyerahan mandat Sjafruddin Prawiranegara sebagai presiden PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) kepada Ir Soekarno, terjadinya gencatan senjata Belanda dan Indonesia, serta diadakanya Konferensi Meja Bundar (KMB).

Perjanjian Hudaibiyah merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pihak kaum Musyrikin Mekah dengan Rasulullah sekitar tahun tahun keenam hijrah sekitar tahun 628 M. Perjanjian ini berlangsung di lembah Hudaibiyah, yaitu tepatnya di pinggiran Mekah.

Awal mula perjanjian ini karena pada waktu itu rombongan kaum Muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW akan beribadah umrah.

Namun, kaum musyrikin menghalangi rombongan kaum muslimin yang hendak ke Mekah. Sehingga Rasulullah pun mengajak mereka untuk bernegosiasi hingga mengadakan perjanjian damai.

Latar Belakang Perjanjian Hudaibiyah

Hudaibiyah merupakan sebuah sumur yang terdapat di arah barat daya kota Mekah yaitu sekitar 22 km. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW beserta rombongan kaum muslimin yang hendak melaksanakan umrah. Walaupun Nabi Muhammad SAW tahu bahwa orang-orang Quraisy akan menghalanginya, dan akan terjadi kontak senjata.

Dalam rombongan ini kaum muslimin memilik jumlah sekitar seribu empat ratus orang, jumlah ini menurut kesaksian lima orang sahabat yang menyaksikan langsung perjanjian tersebut.

Menurut riwayat imam Bukhari pada saat perjanjian Hudaibiyah kaum Muslimin membawa peralatan senjata dan peralatan perang untuk mengantisipasi penyerangan yang akan dilakukan oleh kaum musyrikin.

Saat rombongan kaum muslimin tiba di Dzulhulaifah, mereka melangsungkan shalat serta berihram untuk melaksanakan umrah. Saat melakukan umrah rombongan juga membawa 70 ekor unta yang dijadikan sebagai hadyu.

Setelah tiba di Usfan yaitu sekitar 80 Km dari kota Mekah, utusan Nabi Muhammad SAW yaitu Busra bin Sufyun membawa kabar tentang kaum musyrikin yang tahu kedatangan rombongan Nabi Muhammad SAW. Mereka akan menghalagi perjalanan umrah Nabi Muhammad SAW ke Mekah dengan menyiapkan pasukan.

Dengan berita tersebut Nabi Muhammad SAW merespon dan meminta pendapat sahabat tentang keinginan untuk menyerang orang yang membantu dan bersekutu dengan membantu kaum Quraisy. Dan Abu Bakar Radhiyallahu anhu memberikan pendapatnya untuk terus fokus ke tujuan utama yaitu umrah.

Isi Perjanjian Hudaibiyah

Rasulullah melakukan negosiasi sehingga akhirnya tercetusnya perjanjianHudaibiyah yang isinya sebagai berikut:

1. Diberlakukannya gencatan senjata Mekah dengan Madinah selama 10 tahun.
2. Jika ada warga Mekah yang menyeberang kawasan Madinah tanpa seizin dari walinya maka akan dikembalikan ke Mekah.
3. Jika ada warga Madinah yang menyeberang kawasan Mekah maka tidak diperbolehkan kembali ke Madinah.
4. Ada warga selain dari Mekah dan Madinah, maka warga tersebut bebas untuk memilih Madinah atau Mekah.
5. Kaum Muslimin yang menempuh perjalanan ke mekah, namun harus berpulang tanpa menunaikan haji. Maka untuk tahun berikutnya mereka hanya diperbolehkan 3 hari di mekah (tak cukup untuk berhaji).

Sebagian kaum muslimin merasa sangat kecewa dengan perjanjiantersebut. Bahkan saat Nabi Muhammad SAW memberikan perintah untuk menyebelih hewan kurban tdak segera mematuhi perintahnya.

Namun dengan perjanjian tersebut lambat laun terbukti hasilnya, iniliah Nabi Muhammad SAW mempunyai visi politik yang sangat hebat. Ada dua hal yang sangat penting hasil dari Perjanjian Hudaibiyah yaitu:

1. Perjanjian Hudaibiyah ditandatangani oleh Suhail bin Amr yaitu sebagai wakil kaum Quraisy. Suku Quraisy merupakan suku terhormat di arab sehingga Madinah diakui sebagai mempunyai otoritas sendiri.
2. Adanya perjanjian ini pihak Quraisy Mekah memberi kekuasaan kepada pihak Madinah untuk menghukum pihak Quraisy yang menyalahi perjanjian ini.

Nabi Muhammad SAW sudah mengetahui betul karakter orang-orang Mekah, sehingga beliau bahwa mereka akan melanggar perjanjian tersebut sebelum selesai 10 tahun.

Itu terjadi, sehingga pada saat itu menjadi landasan hukum untuk menaklukan kota mekah, dan pada penaklukan kota Mekah tanpa adanya pertumpahan darah dan berjalan damai.