Perjanjian Internasional merupakan perjanjian yang dibuat oleh beberapa negara atau organisasi internasional, yang menjadi sumber hukum utama internasional.
Dengan menjadi sebuah hukum utama, perjanjian internasional menjamin subjek-subjek hukum internasional. Perjanjian internasional bisa dibuat oleh beberapa negara atau multileteral dan juga dua negara atau dilateral.
Perjanjian internasional diadakan oleh masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk kepentingan bersama dalam mengatur masalah-masalah bersama yang sangat penting.
Ada berbagai macam perjanjian internasional yang dibagi beberapa kategori mulai dari jumlah peserta, sifat, isi, dan juga proses tahapan pembentukan perjanjian internasional itu sendiri.
Macam-Macam Perjanjian Internasional
Seperti yang disebutkan diatas, perjanjian internasional memiliki beberapa katogori, dibawah ini macam-macam perjanjian internasional beserta contohnya. Antara lain:
1. Perjanjian Internasional Berdasarkan Jumlah Peserta
https://upload.wikimedia.org/
Perjanjian internasional yang berdasarkan jumlah peserta antara lain perjanjian bilateral dimana perjanjian ini hanya dilakukan oleh dua negara atau dua pihak saja. Contohnya perjanjian bilateral antara Indonesia dan Vietnam dalam bidang kebudayaan dan hukum.
Selain bilateral ada juga perjanjian multilateral yaitu perjanjian yang dilakukan oleh beberpa negara atau beberapa pihak/organisasi. Contoh perjanjian ini yaitu konvensi wina 1969 yang dilakukan oleh beberapa negara.
2. Perjanjian Internasional Berdasarkan Sifat
Perjanjian internasional yang berdasarkan sifatnya diantaranya Treaty Contract dan Law Making Treaty. Treaty Contract yang merupakan perjanjian yang hanya mengikat beberapa pihak yang melakukan perjanjian.
Sedangkan Law Making Treaty merupakan perjanjian yang nantinya menjadi dasar ketentuan kaidah hukum internasional, contohnya konvensi Jenewa 1949.
3. Perjanjian Internasional Berdasarkan Isinya
Perjanjian internasional yang berdasarkan isinya merupakan perjanjian internasional yang disesuikan dengan bentuk yang dibahas dalam perjanjian tersebut.
Perjanjian ini antara lain perjanjian internasional mengenai politik, ekonomi, hukum, dan juga kesehatan. Untuk politik contohnya pertahanan dan perdamaian seperti yang telah dilakukan organisasi NATO.
4. Perjanjian Internasional Berdasarkan Tahapan Pembentukan
Perjanjian internasional yng berdasarkan proses tahapan pembentukannya antara lain perjanjian bersifat penting dan juga perjanjian yang bersifat sederhana. Perjanjian yang bersifat penting merupakan perjanjian yng dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan dan juga ratifikasi.
Sedangkan perjanjian yang bersifat sederhana merupakan perjanjian yang hanya melalui dua tahap yaitu prundingan dan penandatanganan.
5. Perjanjian Internasional Berdasarkan Subjek
Perjanjian internasional yang berdasarkan subjek diantaranya perjanjian antar banyak negara yaitu yang menjadi sumber hukum internasional, contohnya vatikan dengan organisasi MEE. Yang kedua, perjanjian antar sesama subjek hukum yaitu perjanjian yang dilakukan oleh oraganisasi internasional, contohnya ASIAN dan MEE.
Pembuatan Perjanian Internasional
Dalam pembuatan perjanjian ada beberapa tahapan, seperti yng disebutkan dalam konvensi Wina pada tahun 1969 yang dimana disebutkan bahwa bilateral maupun multilateral dapat dilakukan secara bertahap, diantaranya:
1. Negotiation
Negotiation merupakan tahapan perundingan yang dilakukan oleh negara yang berkepentingan yang sebelumnya belum diadakan sebuah perjanjian. Biasanya pembicaraan pendahuluan yang dilakukan oleh masing-masing pihak atau negara.
Dalam tahapan perundingan setiap negara diwakili oleh pejabat yang memiliki surat kuasa penuh, selain itu juga bisa dilakukan oleh kepala negara, menteri luar negeri, ataupun duta besar.
2. Signature
Signature merupakan tahapan perjanjian yang dilakukan oleh menteri ataupun kepala pemerintah. Penandatangan teks perundingan bersifat multilateral dianggap sah apabila 2 sampai 3 suara dari peserta yang hadir. Perjanjian tersebut belum bisa dilakukan sebelum proses pengesahan atau ratifikasi.
3. Ratification
Ratification merupakan tahap akhir dari sebuah perjanjian internasional, pengesahan ini akan mengikat diri pihak atau negara anggota karena telah disahkan oleh badan yang berwenang dari negaranya.
Dari uraian diatas, maka perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional. Dengan ini bahwa suatu negara tetap memiliki suatu keterkaitan dengan negara-negara lainnya, agar dapat saling mengisi serta menjaga kestabilan pemerintahan.
Dengan adanya perjanjian internasional agar tidak ada pihak yang ditugikan dan juga adanya keseimbangan hak dan kewajiban.
Perjanjian Renville terjadi pada tanggal 17 Januari 1948, dan perjanjian ini merupakan perundingan antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda, dan perundingan ini dilaksanakan atas usulan Dewan PPB dan juga KTN (Komisi Tiga Negara).
Perundingan dan penandatanganan perjanjian Renville ini dilaksanakan di atas kapal untuk mengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville.
Dari pihak Indonesia perundingan ini diwakili oleh Mr. Amir Syarifudin, sedangkan perwakilan pihak Belanda oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo, dia merupakan seorang Indonesia yang telah memihak kepada Belanda.
Dengan ditempatkannya R. Abdulkadir Widjojoatmodjo hal ini merupakan sebuah siasat belanda, bahwa pertikaian antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri bukan menjadi masalah internasional.
Latar Belakang Perjanjian Renville
http://www.sukarnoyears.com/
Diadakannya Perjanjian Renville atau perundingan Renville bertujuan untuk menyelesaikan segala bentuk pertikaian antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda.
Perundingan ini di latar belakangi adanya peristiwa penyerangan Belanda terhadap Indonesia yang disebut dengan Agresi Militer Belanda Pertama yang jatuh pada tanggal 21 Juli 1947 hingga 4 Agustus 1947.
Di luar negeri dengan adanya peristiwa penyerangan yang dilakukan Belanda terhandap Indonesia, menimbulkan reaksi keras.
Pada tanggal 1 Agustus 1947, akhirnya dewan keamanan PBB memerintahkan keduanya untuk menghentikan tembak menembak. Pada tanggal 4 Agustus 1947, Republik Indonesia dan Belanda mengumumkan gencatan dan berakhir pula Agresi Militer Pertama.
Agresi militer pertama disebabkan adanya perselisihan pendapat yang diakibatkan bedanya penafsiran yang ada dalam persetujuan linggajati, dimana Belanda tetap mendasarkan tafsirannya pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942. Dimana Indonesia akan dijadikan anggota Commonwealth serta akan dibentuk negara federasi, keinginan Belanda tersebut sangat merugikan Indonesia.
Dengan penolakan yang diberikan pihak Indonesia terhadap keinginan Belanda, sehari sebelum agresi militer pertama Belanda tidak terikat lagi pada perjanjian Linggarjati, sehingga tercetuslah pada tanggal 21 Juli 1947 Agresi Militer Belanda yang pertama.
Perundingan pihak Belanda dan pihak Indonesia dimulai pada tanggal 8 Desember1947 diatas kapal Renville yang tengah berlabuh di teluk Jakarta. Perundingan ini menghasilkan saran-saran KTN dengan pokok-pokonya yaitu pemberhentian tembak-menembak di sepanjang Garis van Mook serta perjanjian peletakan senjata dan pembentukan daerah kosong militer.
Pada akhirnya perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, dan disusul intruksi untuk menghentikan aksi tembak-menembak di tanggal 19 Januari 1948.
Isi Dari Perjanjian Renville
http://www.sukarnoyears.com/
Berikut adalah pokok-pokok isi perjanjian Renville, yaitu:
Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat.
RIS atau Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan sejajar dengan Uni Indonesia Belanda.
Belanda dapat menyerahkan kekuasaanya ke pemerintah federal sementara, sebelum RIS terbentuk.
Negara Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat.
Enam bulan sampai satu tahun, akan diadakan pemilihan umum (pemilu) dalam pembentukan Konstituante RIS.
Setiap tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia.
Dampak Perjanjian Renville
Akibat buruk yang ditimbulkan dari perjanjian Renville bagi pemerintahan Indonesia, yaitu:
Semakin menyempitnya wilayah Republik Indonesia karena sebagian wilayah Republik Indonesia telah dikuasai pihak Belanda.
Dengan timbulnya reaksi kekerasan sehingga mengakibatkan Kabinet Amir Syarifuddin berakhir karena dianggap menjual Negara terhadap Belanda.
Diblokadenya perekonomian Indonesia secara ketata oleh Belanda
Republik Indonesia harus memakasa menarik mundur tentara militernya di daerah gerilya untuk untuk ke wilayah Republik Indonesia.
Untuk memecah belah republik Indonesia, Belanda membuat negara Boneka, antara lain negara Borneo Barat, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara jawa Timut.
Perundingan Renville yang berbuah perjanjian Renville sebuah hasil dari perundingan setelah terjadinya Agresi Militer Belanda pertama. Berlangsungnya perundingan ini hampir satu bulan.
Dalam perundingan ini KTN menjadi penengah, wakil ketiga negara tersebut antara lain Australia diwakili Richard Kirby, Belgia diwakili Paul Van Zeeland, Amerika Serikat diwakili Frank Graham, untuk Indonesia sendiri oleh Amir Syarifuddin dan Belanda oleh Abdulkadir Wijoyoatmojo seorang Indonesia yang memihak Belanda.
Perjanjian ini menimbulkan banyak kerugian bagi Indonesia sehingga timbulnya Agresi Militer Belanda yang Kedua.
Semoga Informasi Ini Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua.
Konferensi Meja Bundar atau Perjanjian KMB merupakan merupakan sebuah pertemuan (konferensi) yang bertempat di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus sampai 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yang mewakili beberapa negara yang diciptakan oleh Belanda di kepulauan Indonesia.
Sebelum konferensi ini berlangsung, sebenarnya Indonesia dan Belanda telah melakukan tiga perjanjian besar, yaitu Perjanjian Linggarjati (1947), Perjanjian Renville (1948), dan Perjanjian Roem-Royen (1949). Konferensi ini berakhir dengan setujunya Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.
Latar Belakang Terjadinya Konferensi Meja Bundar
upload.wikimedia.org
Usaha untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Dunia international mengutuk perbuatan Belanda tersebut. Belanda dan Indonesia lalu mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville.
Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan (PBB) Perserikatan Bangsa-Bangsa meloloskan resolusi yang mengecam serangan militer yang dilakukan Belanda terhadap tentara Republik di Indonesia dan menuntut dipulihkannya pemerintahan Republik Indonesia. Lalu diaturlah kelanjutan perundingan untuk menemukan solusi damai antara dua belah pihak.
Pada tanggal 11 Agustus 1949, dibentuk perwakilan Republik Indonesia untuk menghadapi Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda.
Tujuan Diadakannya Konferensi Meja Bundar
http://4.bp.blogspot.com/
Perjanjian ini dilakukan untuk mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan cara melaksanakan perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat antara Republik Indonesia dengan Belanda. Khususnya mengenai pembentukan Negara Indonesia Serikat.
Dengan tercapainya kesepakatan Meja Bundar, maka Indonesia telah diakui sebagai negara yang berdaulat penuh oleh Belanda, walaupun tanpa Irian Barat.
Perwakilan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar
Pada Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Denhaag Pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949, Indonesia diwakili oleh:
Drs. Hatta (ketua)
Nir. Moh. Roem
Prof Dr. Mr. Supomo
Dr. J. Leitnena
Mr. Ali Sastroamicijojo
Ir. Djuanda
Dr. Sukiman
Mr. Suyono Hadinoto
Dr. Sumitro Djojohadikusumo
Mr. Abdul Karim Pringgodigdo
Kolonel T.B. Simatupang
Mr. Muwardi
Perwakilan BFO ini dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Perwakilan Belanda dipimpin oleh Mr. van Maarseveen dan UNCI diwakili Chritchley.
Isi dari Konferensi Meja Bundar
Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai sebuah negara yang merdeka.
Status Provinsi Irian Barat diselesaikan paling lama dalam waktu setahun, sesudah pengakuan kedaulatan.
Dibentuknya Uni Indonesia-Belanda untuk bekerja sama dengan status sukarela dan sederajat.
Republik Indonesia Serikat akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak-hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.
Republik indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda yang dari tahun 1942.
Sementara itu, pada tanggal 29 Oktober 1949 dilakukan pengesahan dan tanda tangan bersama piagam persetujuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat antara Republik Indonesia dan BFO.
Di samping itu, hasil keputusan Konferensi Meja Bundar disampaikan kepada Komite Nasional indonesia Pusat (KNIP). Selanjutnya, KNIP melakukan sidang dari tanggal 6-14 Desember 1949 untuk membahas hasil dari KMB.
Pembahasan hasil keputusan KMB oleh KNIP dilakukan dengan cara pemungutan suara dari para peserta, hasil akhir yang dicapainya adalah 226 suara setuju, 62 suara menolak, dan 31 suara meninggalkan ruang sidang.
Dengan demikian, KNIP resmi menerima hasil KMB. Lalu pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden Republik Indonesia Serikat(RIS) dengan caIon tunggal Ir. Soekarno yang akhirnya terpilih sebagai presiden.
Kemudian Ir. Soekarno dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 17 Desember 1949. Kabinet RIS di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta.
Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai perdana menteri oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Desember 1949. Setelahnya pada tanggal 23 Desember 1949 perwakilan RIS berangkat ke negeri Belanda untuk menandatangani akta penyerahan kedaulatan.
Pada tanggal 27 Desember 1949, pada kedua negara, Indonesia dan negeri Belanda dilaksanakan upacara penandatanganan akta penyerahan kedaulatan.
Dampak dari Konferensi Meja Bundar
Penyerahan kedaulatan Indonesia yang dilakukan di negeri Belanda bertempat di ruangan takhta Amsterdam. Ratu Juliana, Menteri Seberang Lautan A.M.J.A. Sasseu, Perdana Menteri Dr. Willem Drees dan Drs. Moh. Hatta adalah tokoh yang terlibat dalam melakukan penandatanganan akta penyerahan kedaulatan.
Pada saat yang bersamaan di Jakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda, A.H.S. Lovink menandatangani naskah penyerahan kedaualatan dalam suatu upacara di Istana Merdeka.
Penyerahan kedaulatan itu berarti Belanda telah mengakui berdirinya Republik Indonesia Serikat dan mengakui kekuasaan Indonesia di seluruh bekas wilayah jajahan Hindia – Belanda secara formal kecuali Irian Barat. Irian barat diserahkan oleh Belanda setahun kemudian.
Sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Besar Sudirman yang telah banyak berjuang terutama pada perang gerilya ketika agresi militer Belanda akhirnya wafat pada usia 34 tahun. Beliau merupakan panutan bagi para anggota TNI.
Semoga Informasi tadi Dapat Bermanfaat Bagi Teman Semua.
Tidak semua orang bisa membeli rumah, sebagian orang memilih untuk menyewa rumah. Berbagai alasan yang melatar belakangi sewa menyewa rumah biasanya karena faktor ekonomi.Tidak semua kepemilikan tempat tinggal di Indonesia dilakukan dengan cara membeli, beberapa dilakukan dengan menyewa.
Biasanya hal ini disebabkan lokasi kontrakan lebih dekat atau karena keterbatasan ekonomi. Namun perlu diketahui bahwa urusan sewa menyewa wajib menggunakan surat kontrak, ini agar ke dua belah pihak sama-sama merasa nyaman karena dilindungi oleh hukum.
Contoh surat perjanjian sewa dibawah ini bisa dimodifikasi untuk, contohnya:
– contoh surat perjanjian sewa kos kosan – contoh surat perjanjian sewa apartemen – contoh surat perjanjian sewa kantor – contoh surat perjanjian sewa restoran – contoh surat perjanjian sewa pabrik – contoh surat perjanjian sewa gedung – contoh surat perjanjian sewa bengkel – contoh surat perjanjian sewa dealer – contoh surat perjanjian sewa villa – contoh surat perjanjian sewa counter – contoh surat perjanjian sewa stand dagang – contoh surat perjanjian sewa wartel – contoh surat perjanjian sewa warnet – contoh surat perjanjian sewa salon – dll
SURAT PERJANJIAN SEWA RUMAH
pixabay.com
Pada hari ini ……………………….. tanggal …… …………… ..……..di ……………….., Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ……………………………………………………………….. Tempat, Tgl Lahir : ……………………………………………………………….. Pekerjaan : ……………………………………………………………….. Alamat : ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. Nomor KTP : ……………………………………………………………….. Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (Pemilik)
Nama : ……………………………………………………………….. Tempat, Tgl Lahir : ……………………………………………………………….. Pekerjaan : ……………………………………………………………….. Alamat : ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. Nomor KTP : ………………………………………………………………..
Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (Penyewa) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah pemilik yang sah atas sebuah rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah hak atas tanah milik dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: ………/…………….. atas nama ……………………….., yang setempat dikenal sebagai Jalan ……………………….. No.…. RT/RW……/……, Kelurahan ……………………….., Kecamatan……………………….., Kabupaten/Kotamadya ……………………….., Propinsi ……………………….. (selanjutnya disebut “2. Rumah”).
Bahwa, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menyewakan Rumah tersebut kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA bermaksud untuk menyewa Rumah tersebut dari PIHAK PERTAMA.
Selanjutnya, untuk maksud tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Rumah (selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:
Pasal 1
KESEPAKATAN SEWA-MENYEWA
PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyewakan Rumah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menyewa Rumah tersebut dari PIHAK PERTAMA.
Sewa menyewa Rumah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Harga Sewa sebesar Rp. …………………. (……………………………..…….rupiah) (“Harga Sewa”). b. Jangka Waktu Sewa adalah untuk selama …. (……..………) bulan / tahun*, yang dimulai pada tanggal …..… ……….……….. ……….dan berakhir pada tanggal ……… ………….……… …………. (“Masa Sewa”).
Pasal 2
HARGA DAN PEMBAYARAN
a. PIHAK KEDUA akan menyewa rumah tersebut selama …… (……………………) tahun terhitung mulai tanggal …… ………………… ………. sampai dengan …… ………………… ………… b. Harga sewa rumah tersebut disepakati sebesar Rp. …………………. (………………… ……………….……………. rupiah) per bulan / tahun* atau total Rp. …………………. (…… …………………………….……………. rupiah) untuk keseluruhan jangka waktu sewa. c. (c1). Uang tersebut akan diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA bersamaan dengan penandatanganan Surat Perjanjian ini sebagai tanda pelunasan dari seluruh jumlah uang sewa termaksud. (c2). Uang tersebut akan diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara BERTAHAP selama …… (………………………….) dan pelunasan terakhir tanggal …… ………………… ………. Dengan deposit awal sebesar Rp. …………………. (………………………………….… ………… rupiah). d. PIHAK PERTAMA akan memberikan kuitansi tanda bukti penerimaan tersendiri kepada PIHAK KEDUA.
Pasal 3
JAMINAN
PIHAK PERTAMA memberikan jaminannya bahwa:
a. Rumah yang disewakan dalam perjanjian ini sepenuhnya merupakan hak PIHAK PERTAMA, bebas dari sengketa, dan tidak dalam keadaan disewakan maupun dijual kepada PIHAK KETIGA.
b. PIHAK KEDUA dapat sepenuhnya menjalankan hak-haknya sebagai penyewa dari rumah tersebut dengan tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak lain.
Pasal 4
PEMBEBANAN BIAYA DAN PERAWATAN
a. PIHAK KEDUA berhak atas pemakaian aliran listrik, saluran nomor telepon, dan air PDAM yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan rumah yang disewa. b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya. c. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
d. PIHAK KEDUA berkewajiban merawat dan menjaga keadaan tersebut agar tetap dalam kondisi baik termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan serta sarana-sarana kepentingan umum. Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN Selama masa perjanjian sewa-menyewa ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk: a. Memindahkan atau mengalihkan hak sewa berdasarkan perjanjian ini, baik untuk sebagian atau keseluruhannya kepada PIHAK KETIGA. b. Mempergunakan rumah itu untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam perjanjian ini, kecuali telah mendapat ijin secara tertulis dari PIHAK PERTAMA. c. Membuat bangunan lain, sumur bor atau galian-galian lain di sekitar rumah tanpa adanya ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA. d. Mengubah struktur dan instalasi dari rumah tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistem konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan rumah tersebut, seperti: fondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding. Pasal 6 KERUSAKAN DAN BENCANA ALAM a. Kerusakan struktur bangunan rumah sebagai akibat pemakaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. b. PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK PERTAMA akibat kerusakan pada bangunan yang diakibatkan oleh force majeure. Yang dimaksud dengan Force majeure adalah: 1. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini. 2. Huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang. Pasal 7 SYARAT PEMUTUSAN HUBUNGAN PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan syarat-syarat: a. Terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya [(………) (…………………………………………waktu dalam huruf)] hari / bulan* sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. b. Telah membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya. c. Tidak berhak menuntut pengembalian uang sewa untuk jangka waktu sewa-menyewa yang belum dilaksanakannya.
Pasal 8 SYARAT PEMUTUSAN HUBUNGAN PIHAK PERTAMA PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan syarat-syarat: a. PIHAK KEDUA melanggar atau lalai melaksanakan salah satu ketentuan atau syarat perjanjian ini. b. PIHAK KEDUA lalai membayar harga sewa, biaya perawatan, dan/atau tagihan lainnya yang terhutang selama [(………) (…………………………………………waktu dalam huruf)] hari / bulan* setelah pembayaran itu jatuh tempo. Pasal 9 MASA BERAKHIR KONTRAK Setelah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan Pasal 2 surat perjanjian ini, PIHAK KEDUA segera mengosongkan rumah dan menyerahkannya kembali kepada PIHAK PERTAMA serta telah memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian ini, kecuali kedua belah pihak bersepakat untuk memperpanjang sewa-menyewa kembali. Pasal 10 HAL-HAL LAIN Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak. Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak bersepakat untuk memilih domisili yang tetap pada (…………………………..………………….. ). Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani kedua belah pihak di ……………………………… pada Hari ……………… Tanggal …… ( ………………………….. ) Bulan …………………. Tahun ……… ( …………………………..………………….. ), dan berlaku mulai tanggal tersebut sampai dengan tanggal …… ( ………………………….. ) Bulan …………………. Tahun ……… ( …………………………..………………….. ).
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, ( …………….……………………….. ) ( …………….……………………….. )
Surat Perjanjian Sewa Bangunan
SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA BANGUNAN
Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : Tutti Anggraeni Jabatan : Kepala Cabang PT INTAN PERMATA Alamat : Jalan Anggrek Nomor 12 Bandung Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT INTAN PERMATA yang selanjutnya akan disebut sebagai PENYEWA Nama : Mariani Suryana Alamat : Jalan Ir.H.Juanda No 22A Bandung Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PEMILIK
PEMILIK dan PENYEWA dengan ini berjanji dan mengikatkan diri dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Pasal 1 STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN
1) PEMILIK menyatakan bahwa tanah seluas 450m2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 212m2 yang terletak di Jalan Ir.H.Juanda No 22A Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor SHM/309/1989 adalah benar-benar miliknya dan satu-satunya yang punya hak penuh untuk menyewakan tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain.
2) Bahwa PEMILIK tersebut hendak menyewakan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PENYEWA dan PENYEWA menyatakan persetujuannya untuk menyewa tanah dan bangunan tersebut. Bahwa sekarang saat perjanjian ini ditandatangani tanah dan bangunan tersebut di atas dalam keadaan kosong.
Pasal 2 JANGKA WAKTU
Perjanjian sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan 8 Oktober 2015 dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu dengan syara-syarat yang akan disepakati kemudian oleh PEMILIK dan PENYEWA.
Pasal 3 BIAYA SEWA
Biaya sewa tanah dan bangunan beridentitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 perjanjian ini adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 2 perjanjian ini.
Pasal 4 SISTEM PEMBAYARAN
1) PENYEWA dan PEMILIK sepakat bahwa sistem pembayaran sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 perjanjian ini dilakukan dalam dua tahap. 2) Pembayaran tahap pertama sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dilakukan pada saat perjanjian ini ditandatangani oleh PEMILIK dan PENYEWA dan perjanjian ini sebagai bukti penerimaan uang tersebut yang sah. 3) Pembayaran tahap kedua sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dilakukan paling lambat tanggal 23 November 2013. 4) PEMILIK berjanji bahwa selama tanah dan bangunan itu disewa oleh PENYEWA maka PEMILIK atau pihak siapapun tidak berhak untuk memungut uang sewa tambahan atay pungutan sejenis dalam bentuk apa pun.
Pasal 5 PENGGUNAAN BANGUNAN
1) Selama dalam jangka waktu berlangsungnya sewa menyewa, PENYEWA menggunakan tanah dan bangunan tersebut hanya diperuntukkan sebagai kantor dari PT INTAN PERMATA. 2) PENYEWA tidak diperkenankan menggunakan tanah dan banguna tersebut untuk kegiatan usaha hiburan, gudang dan atau berbagai jenis usaha lainnya serta kegiatan yang bertentangan dnegan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. 3) Apabila penyewa menggunakan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas maka PEMILIK secara sepihak dapat membatalkan perjanjian ini. 4) Pembatalan perjanjian ini karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, PENYEWA berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh PEMILIK.
Pasal 6 PERAWATAN RUMAH
1) PENYEWA wajib memelihara dan merawat bangunan yang disewanya sebaik-baiknya, seperti layaknya rumah sendiri atas ongkos atau biaya penyewa sendiri. 2) Apabila terjadi kerusakan yang ditimbulkan oleh karena kelalaian PENYEWA maka biaya/ongkos untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut menjadi tanggungan PENYEWA. 3) Kerusakan-kerusakan lain yang terjadi bukan karena kelalaian PENYEWA, tetap menjadi tanggungan PEMILIK.
Pasal 7 PENYERAHAN KEMBALI TANAH DAN BANGUNAN
Penyewa berkewajiban untuk menyerahkan kembali tanah dan bangunan yang dimaksudkan dalam perjanjian ini dalam keadaan kosong dan terawat baik pada saat perjanjian ini berakhir.
Pasal 8 PENGALIHAN
1) Selama dalam masa sewa menyewa, PENYEWA tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali tanah dan bangunan yang dimaksud dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari PEMILIK. 2) Apabila PENYEWA menyewakan kembali tanah dan bangunan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PEMILIK, maka PEMILIK secara sepihak dapat membatalkan perjanjian ini. 3) Pembatalan perjanjian ini karena alasan sebagaimana tersebut diatas, PENYEWA berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh PEMILIK.
Pasal 9 KEWAJIBAN AHLI WARIS
1) Perjanjian sewa menyewa ini dengan segala akibatnya seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak akan berakhir karena meninggalnya salah satu pihak. 2) Ahli waris pihak yang meninggal tersebut atau pengganti hak dari masing-masing pihak berkewajiban untuk mentaati persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini.
Pasal 10 BIAYA-BIAYA
1) PENYEWA menyatakan bersedia membayar biaya rekening listrik, air, uang keamanan dan uang kebersihan lingkungan selama berlakunya perjanjian sewa menyewa ini. 2) Terkait pembayaran pajak-pajak peribadi yang terkait dengan kepemilikan tanah dan bangunan yang dimaksudkan dalam perjanjian ini tetap menjadi tanggung jawab PEMILIK.
Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1) Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari perjanjian ini maka PENYEWA dan PEMILIK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. 2) Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan antara PENYEWA dan PEMILIK, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hokum yang berlaku di Indonesia dan oleh karena itu PENYEWA dan PEMILIK sepakat untuk memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.
Pasal 12 PENUTUP
1) Perjanjian ini dibuat oleh PEMILIK dan PENYEWA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak mana pun. 2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup yang mempunyai kekuatan hokum yang sama untuk masing-masing pihak.
Demikian perjanjian ini dibuat di Bandung pada hari Rabu tanggal sembilan oktober dua ribu tiga belas (9 Oktober 2013)
Bandung, 9 Oktober 2013 Penyewa Pemilik
Tutti Anggraeni Mariana Suryana Kepala Cabang PT INTAN PERMATA
Surat Perjanjian Sewa Mobil
SURAT PERJANJIAN SEWA MOBIL
Pada hari ini Senin, tanggal 19 Mei 2014, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : Agus Setiawan, S.E Pekerjaan : Swasta Jabatan : Manager Marketing Alamat : Jln. Randu Aji no.2 Condongcatur Depok Sleman Nomor KTP : 3456 2345 7890 Telp. : 08132890123 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas: Nama perusahaan : CV “Mitra Karya” NPWP : 35.123.123.0.123.123 Alamat : Jalan Godean no.4 Sleman Yogyakarta Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : Rasyid Ramadan, S.Ag Pekerjaan : PNS Alamat : Jln. Magelang no.5 Sleman Yogyakarta Nomor KTP : 3456 2345 7891 Telp. : 081329012345 Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa pihak kedua selaku pemilik sah dan telah setuju untuk menyewakan kepada pihak pertama, dan pihak pertama telah setuju untuk menyewa dari pihak kedua berupa: 1. Jenis kendaraan : Minibus 2. Merek/Type : Toyota/Avanza 3. Tahun pembuatan : 2012 4. Nomor Polisi : AB 1234 CD 5. Nomor rangka : MH 123456 6. Nomor mesin : JB123-45678 7. Warna : Hitam 8. Kondisi barang : Sangat Baik
Untuk selanjutnya disebut KENDARAAN .
Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa-menyewa kendaraan antara pihak kedua dan pihak pertama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini dimana syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian ini diatur dalam 12 (dua belas) pasal, sebagai berikut:
PASAL 1 MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN SEWA Ayat 1 Sewa-menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal (19 Mei 2014) dan berakhir pada tanggal (18 Juni 2014). Ayat 2 Setelah jangka waktu tersebut lampau, maka sewa-menyewa ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang akan ditentukan dalam Surat Perjanjian tersendiri.
PASAL 2 HARGA SEWA Ayat 1 Harga sewa atas kendaraan untuk seluruh jangka waktu sewa berjumlah Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) yang keseluruhannya akan dibayarkan pihak pertama secara sekaligus bersamaan dengan penandatanganan Surat Perjanjian ini. Ayat 2 Surat Perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti pelunasan yang sah dari sejumlah uang sewa kendaraan dimaksud.
PASAL 3 KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS Ayat 1 Sebelum jangka waktu sewa-menyewa seperti yang tertulis pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini berakhir, pihak kedua sama sekali tidak dibenarkan meminta pihak pertama untuk mengakhiri jangka waktu kontrak atau pun menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada pihak kedua, kecuali terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak. Ayat 2 Pihak kedua untuk persewaan ini tidak diperbolehkan untuk memungut uang sewa tambahan lagi dari pihak pertama dengan alasan atau dalih apa pun juga.
PASAL 4 PENYERAHAN KENDARAAN Pihak kedua menyerahkan kendaraan kepada pihak pertama setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian ini berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari kendaraan yang dimaksud.
PASAL 5 HAK DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA Ayat 1 Pihak pertama berhak sepenuhnya untuk menggunakan KENDARAAN yang disewanya dengan Perjanjian ini. Ayat 2 Mengingat kendaraan telah dipegang oleh pihak pertama sebagai penyewa, karenanya pihak pertama bertanggung jawab penuh untuk merawat dan menjaga keutuhan serta kebaikan kondisi kendaraan tersebut sebaik-baiknya atas biaya pihak pertama sendiri. Ayat 3 Apabila perjanjian sewa-menyewa ini berakhir, pihak pertama wajib menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada pihak kedua dalam keadaan jalan, terawat baik dan kondisinya lengkap seperti ketika pihak pertama menerimanya dari pihak kedua.
PASAL 6 LARANGAN-LARANGAN Ayat 1 Status kepemilikan kendaraan tersebut di atas sepenuhnya ada di tangan pihak kedua hingga pihak pertama dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk memindah tangankan kepemilikannya, seperti menjual, menggadaikan, memindahtangankan atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan untuk memindah tangankan kepemilikannya.
Ayat 2 Pelanggaran pihak pertama atas ayat (1) merupakan tindak pidana sesuai Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
PASAL 7 KERUSAKAN DAN KEHILANGAN Ayat 1 Apabila terjadi kerusakan pada kendaraan, pihak pertama diharuskan memperbaiki atau mengeluarkan ongkos biaya atas kerusakan tersebut sehubungan dengan pemakaiannya. Ayat 2 Pihak pertama diwajibkan mengganti onderdil (spare part) kendaraan yang rusak akibat pemakaian yang menyebabkan spare part tersebut tidak dapat digunakan lagi dengan spare part yang sama. Ayat 3 pihak pertama dibebaskan dari segal ganti rugi atau tuntutan dari pihak kedua akibat kerusakan pada kendaraan yang diakibatkan oleh force majeure yang dimaksud dengan force majeure adalah: 1. bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor ekstern yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini. 2. huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang. Ayat 4 Apabila terjadi kehilangan karena kelalaian pihak pertama sendiri, maka pihak pertama diharuskan untuk mengganti dengan kendaraan sejenis dengan tahun pembuatan dan kondisi sesuai atau sebanding dengan kendaraan yang disewanya. PASAL 8 PEMBATALAN Ayat 1 Apabila pihak pertama melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini maka pihak kedua berhak untuk minta perjanjian ini dibatalkan. Ayat 2 Pihak kedua diharuskan memberitahukan pembatalan tersebut secara tertulis kepada pihak pertama dan pihak pertama diwajibkan menyerahkan kembali kendaraan yang disewanya selambat-lambatnya 1 (Satu) hari setelah perjanjian ini dibatalkan. Ayat 3 Pihak pertama memberi kuasa penuh kepada pihak kedua yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil kendaraan milik pihak kedua, baik yang berada di tempat pihak pertama atau di tempat pihak lain yang mendapat hak dari padanya Ayat 4 Pihak kedua berhak meminta bantuan pihak berwajib untuk menarik kembali kendaraan tersebut dan segala biaya pengambilan kendaraan tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak pertama. Ayat 5 Pihak pertama membebaskan pihak kedua dari tuntutan kerugian dari pihak pertama atas pembatalan perjanjian ini.
PASAL 9 PELANGGARAN DARI PIHAK KEDUA Ayat 1 Apabila pihak kedua melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini, maka pihak kedua wajib memberikan atau membayar ganti rugi kepada pihak pertama. Ayat 2 Besarnya ganti rugi sesuai ayat (1) di atas ditetapkan oleh 2 (dua) orang arbiter yang terdiri dari seorang arbiter yang ditunjuk pihak kedua dan seorang arbiter yang ditunjuk pihak pertama. PASAL 10 LAIN-LAIN Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh Kedua belah pihak.
PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman.
PASAL 12 PENUTUP Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang pihak kedua dan pihak pertama dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.
Sleman, 19 Mei 2014
Pihak Pertama Pihak Kedua
Agus Setiawan, S.E Rasyid Ramadan, S.Ag
Surat Perjanjian Sewa Tanah
SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Wahyu Tri Wibowo Pekerjaan : Swasta No.KTP : 3578222208820002 Alamat : Menanggal 04/30 RT.004 /RW.002 , Desa. Menanggal Kecamatan. Gayungan Kodya . Surabaya Kode Pos. 60234 Disebut pihak pertama sebagai pemilik tanah sawah,
Nama : Teguh Triyono Pekerjaan : Kades Dadapan No. KTP : Alamat : Dsn. Ringinsari, RT. /RW. , Desa. Dadapan, Kecamatan. Ngronggot Kabupaten Nganjuk Disebut pihak kedua sebagai penyewa tanah sawah,
Bahwa, kedua pihak sepakat mengadakan perjanjian sewa tanah sawah dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bahwa, pihak I memiliki sebidang tanah sawah dengan luas tanah 260 ru yang terletak di Dukuh Tamansari, RT.03/RW.05. Desa. Dadapan, Kecamatan. Ngronggot, Kabupaten. Nganjuk, Sedang pihak ke II hendak menyewa tanah milik pihak 1 tersebut.
2. Bahwa, masa sewa tanah sawah tersebut terhitung mulai dari tanggal, 16 Januari 2011 dan berakhir tanggal, 16 Januari 2012 (selama 1 tahun), dengan sejumlah uang Rp 4.000.000,- ketentuan dibayar secara lunas pada saat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua pihak.
3. Bahwa, hal-hal yang tidak diatur secara rinci dalam perjanjian ini sudah dibicarakan secara lisan oleh kedua pihak.
Demikian perjanjian ini dibuat oleh kedua pihak tanpa ada tekanan, ancaman ataupun paksaan serta tipu muslihat dari pihak manapun.
Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di Dukuh Tamansari, RT.03/RW.05. Desa.Dadapan Kecamatan. Ngronggot, Kabupaten. Nganjuk, pada hari Minggu tanggal, 16 Januari 2011.
Nganjuk, 16 Januari 2011 Pemilih / Pihak I; Penyewa / Pihak II;
Wahyu Tri Wibowo Teguh Triyono (Tanda Tangan & Nama Terang) (Tanda Tangan & Nama Terang)
Saksi-saksi;
Waras Triyono (Tanda Tangan & Nama Terang)
SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH
Dengan ini menerangkan bahwa telah diadakan perjanjian pengikatan kedua belah pihak mengenai sewa atau kontrak tanah sawah diantara :
Nama : Wahyu Tri Wibowo Pekerjaan : Swasta No.KTP : 3578222208820002 Alamat : Menanggal 04/30 RT.004 /RW.002 , Desa. Menanggal Kecamatan. Gayungan Kodya . Surabaya Kode Pos. 60234 Disebut pihak pertama sebagai pemilik tanah,
Kami kedua belah pihak dengan ini telah mengadakan perjanjian dan mufakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal Pihak Pertama menyewakan guna pakai sebidang tanah ladang kepada pihak kedua sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1 : 1. Pihak Pertama dalam hal ini pemilik Tanah, menyewakan guna pakai sebidang tanah ladang kepada Pihak Kedua dalam kurun waktu dan jumlah nilai sewa yang telah ditentukan. 2. Pihak Kedua dalam hal ini penyewa, menyewa sebidang tanah sawah dari Pihak Pertama untuk di guna pakaikan dengan sebaik-baiknya. 3. Sewa ialah pemakaian sesuatu dalam jangka waktu tertentu dan harus membayar uang jasa; uang yang dibayarkan atas pemakaian sesuatu milik orang lain; yang boleh dipakai setelah dibayar terlebih dahulu. PASAL 2 : 1. Objek sewa yang disewakan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ialah : Sebidang Tanah Ladang dengan data sebagai berikut Luas Tanah Ladang : 260 ru Alamat : Dukuh Tamansari, RT.03/RW.05. Desa. Dadapan, Kecamatan. Ngronggot, Kabupaten. Nganjuk PASAL 3 1. Waktu penyewaan tanah sawah selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal, 16/01/ 2011 sampai dengan tanggal, 16/01/ 2012 2. Selama waktu tersebut Pihak Kedua berhak menggunakan tanah ladang yang telah disewakan sesuai dengan Pasal 2.1 3. Jika masa kontrak berakhir, Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan tanah ladang sesuai dengan Pasal 2.1 tersebut tanpa syarat apapun kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik, terpelihara dan seperti semula saat sewa awal 4. Untuk perpanjangan masa sewa, Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama satu bulan sebelum masa berlakunya habis dan akan dibuatkan perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian ini. 5. Apabila pada Pasal 3.4 diatas tidak ada konfirmasi, maka Pihak Kedua dianggap tidak memperpanjang lagi masa sewa. 6. Untuk pemutusan kontrak sebelum masa kontrak berakhir, Pihak Kedua memberitahukan 1 bulan sebelumnya kontrakkan berakhir. 7. Dalam pemutusan kontrak sebelum habis masa berlakunya dalam Pasal. 3.1 maka Pihak Pertama tidak mengembalikan sisa uang kontrakan, dan Pihak Kedua tidak menuntut Pihak Pertama. PASAL 4 : 1. Harga / Nilai sewa untuk periode tanggal, 16/01/ 2011 sampai dengan tanggal, 16 /01/ 2012 ialah sebesar Rp 4.000.000- (Empat Juta Rupiah) 2. Pihak Kedua telah membayarkan lunas nilai sewa kepada Pihak Pertama sebesar Rp 4.000.000- (Empat Juta Rupiah)untuk masa sewa tanggal 16/01/ 2011 sampai dengan tanggal, 16 /01/ 2012 3. Pasal 5 : 1. Setelah serah tanah ladang, Pihak Kedua berhak menggunakan dan berkewajiban untuk mengamankan dengan sebaik-baiknya, segala kerusakan yang timbul selama perjanjian ini, menjadi kewajiban Pihak Kedua untuk mengganti dengan biaya sepenuhnya tanggung jawab Pihak Kedua. 2. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengadakan perubahan atau tambahan ukuran tanah ladang tersebut atau memindah sewakan kepada pihak lain, kecuali atas izin tertulis dari Pihak Pertama. 3. Selama masa sewa berlaku, segala kewajiban yang harus dipenuhi terhadap sewa tanah ladang tersebut diatas, merupakan kewajiban Pihak Kedua, baik keamanan, Kerapian lingkungan serta sejenisnya. 4. Apabila kewajiban diatas yang dimaksud dalam Pasal 5.3 dilalaikan oleh Pihak Kedua, berakibat adanya sanksi atas fasilitas yang ada, maka Pihak Kedua harus menyelesaikan sampai tuntas seperti keadaan sebelum dikontrakkan paling lambat 30 hari sebelum kontrak berakhir. PASAL 6 : PENUTUP 1. Demikianlah perjanjian sewa / kontrak tanah ini kami buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun 2. Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah. 3. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum. Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di Dukuh Tamansari, RT. /RW. ,Desa.Dadapan, Kecamatan. Ngronggot, Kabupaten. Nganjuk, Pada hari Minggu tanggal, 16 Januari 2011.
Nganjuk, 16 Januari 2011. Pemilih / Pihak I; Penyewa / Pihak II;
Wahyu Tri Wibowo Teguh Triyono (Tanda Tangan & Nama Terang) (Tanda Tangan & Nama Terang)
Perjanjian Aqabah atau Bai’at Aqabah adalah perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan orang Yastrib (Madinah), perjanjian ini terbagi menjadi 2, yaitu Perjanjian Aqabah 1 dan Perjanjian Aqabah 2.
Sejarah Singkat Perjanjian Aqabah
http://wahdah.or.id/
Pada daerah tugas tablighnya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pergi untuk menemui enam orang dari golongan Ansar yang datang guna menunaikan ibadah haji dan membacakan sebagian dari Al-Quran untuk mereka.
Sebelum bertemu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, mereka telah mendengar ciri-ciri kenabian dari orang ahli Kitab dan telah yakin akan kenabian beliau lalu kemudian mereka memeluk islam.
Namun pada waktu itu mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam , mereka mengatakan jika situasi Yatsrib membaik, tahun depan mereka akan datang lagi kepada Nabi.
Sekembalinya mereka ke Yastrib, isu tentang islam mulai beredar dan bertambahlah jumlah orang – orang yang tertarik dengan islam.
Pada tahun – tahun berikutnya duabelas orang jamaah haji dari kota Yastrib bertemu dengan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan melakukan bai’at kepada Nabi. Perjanjian ini lalu dinamakan “Perjanjian ‘Aqabah Pertama.” Dalam perjanjian ini Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menentukan beberapa poin yang harus disepakati, yaitu:
Janganlah kalian menyekutukan Allah
Janganlah kalian mencuri
Janganlah kalian mendekati zina
Janganlah kalian membunuh anak-anak kandung kalian
Janganlah kalian mencemarkan dan menfitnah
Janganlah kalian melanggar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pada perbuatan baik
Kelanjutan perjanjian ini Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Jika kalian setia terhadap janji maka imbalan kalian adalah surga, dan jika tidak maka urusan kalian (kembali) kepada Allah, jika berkehendak Ia menghukum dan jika menghendaki Allah mengampuni.”
Setelah itu Nabi mengutus sahabatnya yang bernama Mus’ab bin Umair sebagai muballigh bagi Islam di Yatsrib.
Lalu pada tahun berikutnya datang tujuh puluh laki-laki dan dua perempuan penduduk Yatsrib yang berbaiat kepada Nabi dan membuat janji bahwa mereka akan membela Nabi. Perjanjian ini lalu dikenal sebagai perjanjian ‘Aqabah Kedua dan dimana setelah ini orang-orang Muslim dari Mekah mulai hijrah ke Madinah.
Perjanjian Aqabah 1
Pada tahun yang telah dijanjikan, yaitu pada tahun 12 kenabian, ada dua belas orang dari Madinah yang telah memeluk Islam, sebagian dari mereka adalah orang-orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, menerima dakwahnya lalu beriman kepada beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam pada tahun sebelumnya. Mereka datang ke Makkah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Mereka pun bertemu dengan Rasulullah dan membaiat beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Imam al-Bukhâri [5], Muslim [6], an-Nasâ`i [7], Ahmad [8], Ibnu Ishâq [9], Ibnu Sa’ad [10], dan lain-lain meriwayatkan dari hadits ‘Ubâdah bin Shâmit Radhiyallahu ‘anhu, ia merupakan salah seorang yang menunaikan haji kala itu. Mereka meriwayatkan bunyi bai’ah tersebut, yaitu perkataan ‘Ubâdah: Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada mereka:
“Kemarilah, hendaklah kalian berbai’at kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun, kalian tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak durhaka kepadaku dalam perkara yang ma’ruf. Barang siapa yang menepati bai’at (janji) ini, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang melanggar salah satunya, lalu dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kaffarah (penghapus dosa) baginya. Barang siapa yang melanggar salah satunya, lalu Allah Azza wa Jalla menutupi kesalahannya tersebut, maka urusannya dengan Allah, jika Allah Azza wa Jalla berkehendak, maka Allah bisa menghukumnya; jika Allah Azza wa Jalla berkehendak, maka Allah Azza wa Jalla bisa memaafkanya”.
Para penduduk Madinah ini lalu berbai’at kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Bai’ah (baiat) inilah yang kemudian dikenal dengan nama bai’atul-‘aqabatil-ûlâ (baiat ‘Aqabah yang pertama).
Perjanjian Aqabah 2
http://abiummi.com/
Bai’at ‘Aqabah II dilakukan pada tahun 622 M atau tahun 13 kenabian (setahun setelah perjanjian Aqabah 1. Ini merupakan perjanjian antara Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap 73 orang pria dan 2 orang wanita dari kota Yatsrib pada waktu tengah malam.
Wanita itu adalah Nusaibah bintu Ka’ab dan Asma’ bintu ‘Amr bin ‘Adiy. Perjanjian Aqabah 2 ini terjadi pada tahun 13 kenabian. Mush’ab bin ‘Umair lalu kembali ikut bersama dengan para penduduk Yatsrib yang sudah berislam sebelumnya.
Mereka menemui Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di ‘Aqabah pada suatu malam. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam datang dengan pamannya Al ‘Abbas bin ‘Abdil Muthallib. Ketika itu Al ‘Abbas masih musyrik, hanya saja ia ingin memastikan keamanan bagi keponakannya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada orang-orang Yatsrib itu.
Ketika itu Al ‘Abbas adalah orang pertama yang berbicara lalu kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang membacakan beberapa ayat Al Qur’an dan menyerukan tentang Islam.
Isi Bai’at Aqabah ke 2:
“Kalian berbai’at kepadaku untuk selalu mau mendengar dan taat dalam keadaan giat (senang) atau malas (berat), selalu memberikan nafkah dalam keadaan susah atau senang, selalu memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, selalu di jalan Allah dan jangan terpengaruh dengan celaan orang yang mencela, jika aku sudah datang ke (tempat) kalian agar kalian menolongku, melindungiku dari hal-hal yang kalian hindarkan dari diri, istri dan anak-anak kalian. Dan kalian akan mendapatkan surga”. (Lafazh ini merupakan riwayat Imam Ahmad).
Semoga Informasi Ini Dapat Bermanfaat Bagi Anda Sekalian
Bepergian dengan menggunakan pesawat terbang mungkin masih menjadi sebagai suatu hal yang baru bagi beberapa orang, terlebih bagi yang jarang untuk bepergian jauh. Sedangkan prosedur untuk naik moda transportasi udara yakni dengan menggunakan pesawat ini cukup rinci dna bahkan juga ketat serta paling kompleks jika dibandingkan dengan jenis moda transportasi yang lainnya. Sebenarnya naik pesawat itu merupakan suatu hal yang menyenangkan, jadi jangan sampai justru mendapatkan suatu pengalaman yang tidak menyenangkan apalagi jika hal ini terjadi pada saat kali pertama menaiki pesawat udara. Hal tersebut dikhawatirkan akan bisa membuat trauma berkepanjangan. Oleh karenanya perhatikan 5 hal ini sebelum Naik Pesawat.
Perhatikan Jadwal Jam Keberangkatan
Datanglah ke bandara sekitar 1 hingga 2 jam sebelum waktu keberangkatan sebagaimana yang telah tertera pada tiket pesawatnya. Meski tiap maskapai memiliki aturan dan kebijakannya masing-masing dalam hal ini. Bagi calon penumpang maskapai pesawat Citilink maka bisa melakukan check in secara online di web Checkin Citilink dan juga mengecek lebih rinci mengenai aturan yang terkait mengenai hal ini. Perkirakan waktu tempuh yang diperlukan dari tempat tinggal menuju ke bandara. Hindari kemacetan lalu lintas dan pilihlah rute tempuh yang bisa lebih cepat meski jarak tempuhnya bisa saja lebih jauh.
SelaluPeriksa Kembali Barang Bawaan
Periksalah dan juga pastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan, yakni seperti tiket pesawat, juga kartu identitas, dan juga paspor ataupun dokumen lainnya yang penting dan dibutuhkan tidak ada yang tertinggal. Pastikan juga bahwa dokumen tersebut belum expired dan masih berlaku. Lalu juga pisahkan sejak awal benda yang akan dimasukan ke dalam bagasi dan dengan barang yang akan dibawa hingga ke kabin pesawat. Sebaiknya jangan menaruh barang berharga di bagasi, guna menghindari terjadinya kehilangan. Pastikan juga agar tidak perlu membawa benda-benda yang dilarang untuk dibawa hingga ke dalam pesawat yang dapat mengganggu kelancaran perjalanan.
Jangan Malu dan Ragu untuk Bertanya
Penting juga agar tidak bersikap sok tahu, daripada justru berakhir pada hal yang kurang baik dan memalukan, akan lebih bagus untuk bertanya, tak perlu ragu dan malu untuk bertanya jika ada hal-hal yang belum diketahui. Bisa bertanya kepada petugas atau sesama penumpang yang berada di dekat atau disamping. Jangan sampai pula mengalami salah masuk pesawat dan lain sebagainya yang akan merugikan. Juga dengan tempat duduknya bisa ditanyakan kepada pramugari atau pramugara yang bertugas di atas pesawat mengenai lokasi tempat duduknya dan lain sebagainya, agar tidak menganggu penumpang lainnya atau bahkan bisa membuat pesawat mengalami keterlambatan jadwal keberangkatan dan lain sebagainya. Sebelum berangkat agar tidak makan dan minum terlalu banyak, sehingga tidak akan mengalami gangguan selama berada di udara di dalam pesawatnya. Namun jangan ragu dan malu untuk bertanya jika merasa perlu untuk pergi ke kamar kecil atau toilet demikian juga dengan cara penggunaan berbagai peralatan yang ada di dalamnya kepada petugas yang ada di atas pesawat dengan secara detail dna sejelas-jelasnya.
Berikan Tanda Unik di Koper atau Ransel yang Masuk ke dalam Bagasi
Guna memudahkan untuk mengenali koper terutama pada saat hendak mengambilnya setelah pesawat mendarat maka bisa beri tanda unik yang khusus di koper dan tas yang masuk ke dalam bagasi, yakni bisa dengan berupa pita berwarna tertentu yang dililitkan di tas atau striker dan lain sebagainya. Bisa juga ditempelkan nomor telepon yang bisa dihubungi pada tas kopernya agar jika hilang maka akan bisa segera dikembalikan dengan menghubungi pada nomor telepon yang ditempelkan pada tas kopernya.
Gunakan Pengaman Tas
Selain menggunakan tas koper yang sesuai aturan dan memenuhi persyaratan penerbangan rute khusus tertentu jika ada, maka bisa juga ditambahkan pembungkus tas koper atau pelapis luar tas koper guna menambah keamanannya selain dengan menyematkan gembok kecil berkode di bagian akhir resleting tas kopernya.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan juga mematuhi segala aturan dan ketentuan yang ada maka perjalanan dengan menggunakan pesawat udara akan bisa berjalan dengan lancar dan lebih menyenangkan, tanpa meninggalkan pengalaman buruk yang bisa menjadi trauma berkepanjangan yang seharusnya tidak perlu untuk terjadi.
Perjanjian Linggarjati merupakan suatu perjanjian bersejarah yang berisi kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda yang disepakati dalam sebuah perundingan.
Perjanjian Linggarjati juga merupakan upaya diplomatik pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan wilayah kesatuan Republik Indonesia dari cengkraman penjajah Belanda.
Para tokoh dari Indonesia dan Belanda duduk bersama untuk membuat kesepakatan yang dirangkum dalam beberapa poin persetujuan. Peristiwa ini kelak dikenal dengan nama perjanjian Linggarjati.
Perjanjian ini telah berhasil mengangkat permasalahan antara Indonesia dan Belanda ke ranah international dengan melibatkan PBB (persatuan bangsa bangsa).
Perjanjian ini disebut dengan perjanjian Linggarjati karena lokasi terjadinya ialah di Desa Linggarjati yang terletak di sebelah selatan kota Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946.
Sejarah dan Latar Belakang Perjanjian Linggarjati
www.pintuwisata.com
Konflik yang terus terjadi antara Indonesia dan Belanda menjadi alasan terjadinya Perjanjian Linggarjati. Konflik ini terjadi karena Belanda belum mau mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru saja dideklarasikan.
Para pemimpin negara menyadari bahwa untuk menyelesaikan konflik dengan peperangan hanya akan menimbulkan korban dari kedua belah pihak.
Untuk itu, Inggris berusaha mempertemukan Indonesia dengan Belanda di meja perundingan guna membuat sebuah kesepakatan.
Perjanjian bersejarah antara Indonesia dan Belanda ini akhirnya terlaksana di Linggarjati, Cirebon pada tanggal 10 November 1946.
Tokoh yang Terlibat dalam Perjanjian Linggarjati
Perjanjian Linggarjati ini dihadiri oleh beberapa tokoh perwakilan dari 3 Negara, yaitu Indonesia, Belanda dan Inggris.
Berikut tokoh-tokoh yang hadir dalam Perjanjian Linggarjati:
www.pintuwisata.com
Pemerintah Indonesia diwakili oleh Dr. A. K. Gani, Mr. Susanto Tirtoprojo, Sutan Syahrir dan Mohammad Roem.
Pemerintah Belanda diwakili oleh Van Pool , Prof. Schermerhorn dan , De Boer.
Pemerintah Inggris, yang berperan sebagai mediator diwakili oleh Lord Killearn.
Isi Perjanjian Linggarjati
id.wikipedia.org/wiki/Agresi_Militer_Belanda_I
Karena terjadinya ketidak sepahaman antara Indonesia dan Belanda, maka perjanjian Linggarjati baru ditanda tangani oleh Indonesia pada tanggal 25 Maret 1947,
Perjanjian Linggarjati Resmi ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947 dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta.
Berikut ini merupakan isi dari Perjanjian Linggarjati:
Belanda mau mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan daerah kekuasaan meliputi Madura, Sumatera, dan Jawa. Belanda sudah harus pergi meninggalkan daerah de facto tersebut paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949.
Belanda dan Republik Indonesia telah sepakat untuk membentuk Negara serikat dengan nama RIS. Negara Indonesia Serikat akan terdiri dari RI, Timur Besar, dan Kalimantan. Pembentukan RIS akan dijadwalkan sebelum tanggal 1 Januari 1949.
Belanda dan RIS sepakat untuk membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua.
Perjanjian Linggarjati ini memiliki dampak positif maupun negatif bagi Negara Indonesia.
Dampak Positifnya: Indonesia sebagai negara yang baru saja merdeka mendapatkan pengakuan secara de facto oleh Belanda.
Dampak Negatifnya: Wilayah indonesia semakin sempit karena Belanda tidak mengakui seluruh wilayah Indonesia. Belanda hanya mau mengakui wilayah Indonesia pada pulau Jawa, Madura dan Sumatera.
Pro dan Kontra Perjanjian Linggarjati
Terjadi pro dan kontra dalam penandatangan perjanjian Linggarjati, namun akhirnya Indonesia setuju untuk menandatangani perjanjian ini pada tanggal 25 Maret 1947, ini terjadi karena:
Cara damai merupakan cara terbaik demi menghindari jatuhnya korban jiwa, ini dikarenakan kemampuan militer Indonesia masih jauh dibawah militer Belanda.
Cara damai dapat mengundang simpati dari dunia international.
Perdamaian dengan gencatan sejata dapat memberi peluang bagi pasukan militer Indonesia untuk melakukan berbagai hal diantaranya dalah konsolidasi.
Pasca terjadinya perjanjian ini hubungan kedua negara tidaklah menjadi baik, ini dikarenakan adanya perbedaan dalam menafsirkan isi dari perjanjian.
Belanda menganggap Republik Indonesia sebagai bagian dari Belanda, sehingga semua urusan eksternal diurus oleh Belanda.
Belanda juga menuntut untuk dibuatnya pasukan keamanan gabungan. Karena hal inilah Belanda melakukan aksi bersenjata yang disebut dengan Agresi Militer Belanda, aksi ini sekaligus membatalkan perjanjian Linggarjati.
Begitulah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.
Perjanjian Kalijati adalah salah satu kesepakatan diplomasi yang penting sepanjang sejarah tanah air. Perjanjian tersebut dilakukan oleh Jepang dan Belanda ketika berada di Indonesia, tepatnya di Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Adapun alasan yang melatar belakangi terjadinya perjanjian tersebut dapat dibaca pada paragraf berikut.
Untuk mengetahui lebih dalam tentang hal tersebut, maka pada artikel ini saya akan memberikan informasi secara singkat mengenai sejarah dan latar belakang perjanjian yang terjadi antara Jepang dan Belanda tersebut.
Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan di tanah air, terjadi berbagai peperangan dan juga perjanjian. Salah satunya yaitu perjanjian kalijati yang pernah terjadi pada tahun 1942.
Pada waktu itu Jepang menganggap dirinya sebagai pemimpin dunia. Jepang lalu menyerang pangkalan angkatan laut Amerika di pearl harbour, Hawai secara mendadak tanpa adanya pernyataan perang sebelumnya.
Tentu saja kejadian ini mendapat kecaman serius dari dunia internasional. Pada saat itulah baru Jepang secara resmi menyatakan perang kepada Amerika Serikat.
Jepang yang berkeinginan untuk mewujudkan Asia Timur Raya berlanjut menunjukkan kekuatannya dengan cara memperluas jajahannya mulai dari Cina sampai ke Indonesia yang waktu itu masih dikenal dengan nama Hindia Belanda dan dikuasai oleh Belanda.
Karena mendapat serangan serius dari pasukan Jepang bersenjata lengkap, Belanda mengalami beberapa kekalahan, ini terbukti dari jatuhnya pangkalan minyak ke tangan Jepang sekitar awal tahun 1942.
Karena berbagai penyerangan yang dilakukan, Kekuasaan Jepang di Indonesia makin lama makin bertambah luas bahkan pasukan gabungan sekutu tidak mampu lagi untuk menahan serangan dari tentara Jepang.
Pada bulan Oktober tahun 1942 pasukan Jepang akhirnya berhasil masuk ke Batavia yang sekarang dikenal dengan nama Jakarta.
Serangan bertubi-tubi dari tentara Jepang membuat pasukan Belanda kocar kacir dan akhirnya benteng pertahanan Belanda pun jatuh satu persatu. Lalu akhirnya Jepang berhasil menyerang ke markas besar pasukan Belanda dan bisa ditebak, serangan ini dimenangkan oleh pasukan Jepang.
Karena peristiwa itulah akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian yang diberi nama perjanjian Kalijati. Perjanjian ini terjadi pada 8 Maret 1942.
Isi dari Perjanjian Kalijati
via: slideplayer.info
Perjanjian Kalijati merupakan upaya diplomasi yang dilakukan oleh pihak Belanda akibat kekalahannya terhadap Jepang. Perjanjian ini dilakukan di Kecamatan Kalijati yang terletak di Subang, Jawa Barat.
Kemenangan Jepang terhadap Belanda pada Oktober 1942 memaksa Belanda mengakui kekalahan atas Jepang.Pada 8 maret tahun 1942, kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian yang diberi nama Perjanjian Kalijati, adapun isi dari perjanjian tersebut adalah:
BELANDA MENYERAH TANPA SYARAT KEPADA JEPANG
Ditanda tanganinya perjanjian ini membuat Jepang secara resmi menjajah Indonesia menggantikan posisi Belanda. Perbuatan ini membuat Jepang mengikuti Perang Dunia II.
Kalijati Saat Ini
https://ssl.panoramio.com/photo/55657758
Kalijati merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dari Ibu kota Subang, Kecamatan Kalijati terletak di sebelah barat.
Di Kecamatan ini terjadi sebuah peristiwa bersejarah, yaitu menyerahnya Belanda terhadap Jepang akibat kekalahan yang dideritanya pada tanggal 8 Maret 1942.
Belanda menyerah kepada Jepang secara resmi lewat Perjanjian Kalijati yang dilakukan di Rumah Sejarah Kalijati yang terletak di Komplek Garuda E 25 Lanud Suryadarma.
Objek Wisata di Kalijati
via: jabarprov.go.id
Museum Rumah Sejarah (Rumah Sejarah Kalijati)
Museum ini merupakan bekas rumah yang digunakan untuk menandatangani perjanjian Kalijati antara pihak Belanda dan Jepang, sekaligus menjadi tempat serah terima daerah jajahan Indonesia dari tangan Belanda ke tangan Jepang. Ini merupakan menyerahnya pemerintah Hindia Belanda terhadap Kekaisaran Jepang.
Museum Hidup
Museum ini berisi berbagai pesawat terbang dari zama dahulu. Dinamakan Museum hidup karena pesawat yang berada didalamnya ternyata masih ada yang bisa di terbangkan karena dirawat dengan baik.
Monumen Jepang
Ini merupakan monumen dari tentara Jepang yang bahkan sampai sekarang masih suka dikunjungi oleh mantan tentara jepang dan keluarganya yang dulu pernah bertugas di Kalijati.
Semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, sekian dan terimakasih.
Perjanjian Salatiga merupakan perjanjian yang membagi Surakarta menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. Perjanjian ini terjadi pada tahun 1755 M.
Perjanjian ini merupakan upaya penyelesaian dari serangkaian konflik perebutan kekuasaan yang mengakhiri Kesultanan Mataram. Dengan berat hati Hamengku Buwono I dan Paku Buwono III akhirnya merelakan beberapa wilayahnya untuk Raden Mas Said (Pangeran Sambernyawa). Ngawen di wilayah Yogyakarta dan sebagian Surakarta menjadi daerah kekuasaan dari Pangeran Sambernyawa.
Perjanjian ini ditandatangani oleh Raden Mas Said (Pangeran Sambernyawa), Sultan Paku Buwono III, Sultan Hamengku Buwono I , dan VOC di gedung VOC yang sekarang menjadi kantor Walikota Salatiga.
Sebab Terjadinya Perjanjian Salatiga
via: blogspot.com
Ketika Pangeran Mangkubumi memilih jalan perundingan damai dengan imbalan mendapat separuh bagian kekuasaan Mataram dengan menggunakan Perjanjian Giyanti dan menjadi Sultan Hamengkubuwana I, Pangeran Sambernyawa (Raden Mas Said) tetap tidak terima dan terus melancarkan perlawanan.
Dengan keberhasilan VOC membuat Pangeran Mangkubumi kedalam sekutunya maka perlawanan Pangeran Sambernyawa menjadi lebih sulit karena harus menghadapi Pangeran Mangkubumi,Sunan Paku Buwono III dan VOC sekaligus. Namun Pangeran Sambernyawa tetap tidak mau menyerah kepada mereka.
Ketika VOC menawarkan Pangeran Sambernyawa untuk menyerah kepada salah satu dari dua penguasa (Surakarta, Yogyakarta), Pangeran Sambernyawa justru memberi tekanan kepada ketiganya agar daerah bekas kekuasaan Mataram dibagi menjadi tiga kekuasaan.
Keinginan VOC adalah agar keadaan kembali damai supaya bisnis VOC tetap berjalan lancar dan keberadaannya di tanah Jawa tetap mana. Sementara peperangan tidak juga menghasilkan pemenang diantara kubu yang berseteru.
Gabungan kekuatan dari 3 kubu ternyata masih belum juga mampu mengalahkan Pangeran Sambernyawa walaupun kondisi serupa juga berlaku bagi Pangeran Sambernyawa yang masih belum dapat mengalahkan ketiganya bersamaan.
Karena itulah dibuat Perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757 di Salatiga. Ini merupakan solusi dari keadaan perebutan kekuasaan untuk mengakhiri peperangan di Jawa. Akhirnya dengan terpaksa Hamengku Buwono I dan Paku Buwono III merelakan beberapa wilayah kekuasaannya untuk diberikan kepada Pangeran Sambernyawa. Wilayah yang diberikan meliputi Ngawen di wilayah Yogyakarta dan sebagian Surakarta menjadi daerah kekuasaan Pangeran Sambernyawa.
Pihak yang Terlibat Dalam Perjanjian Salatiga
Pihak-pihak yang terlibat dalam menandatangani perjanjian ini yaitu:
Pangeran Sambernyawa
Kasunanan Surakarta
Kesultanan Yogyakarta, diwakili oleh Patih Danureja
VOC
Isi Perjanjian Salatiga
kebudayaan.kemdikbud.go.id
Perjanjian ini membuat Pangeran Sambernyawa mendapatkan separuh wilayah Surakarta (4000 karya, mencakup beberapa daerah yang sekarang termasuk dalam Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar, eksklave di wilayah Yogyakarta i Ngawen dan menjadi penguasa Kadipaten Mangkunegaran menggunakan gelar Mangkunegara I.
Namun Penguasa dari wilayah Mangkunegaran tidak berhak mendapat gelar Sunan atau Sultan, dan hanya berhak atas gelar Pangeran Adipati.
Salatiga Sekarang
via: blogspot.com
Kota Salatiga , merupakan sebuah kota yang terletak di Jawa Tengah. Kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang. Salatiga terletak sekitar 52 km Kota arah utara Surakarta dan sekitar 49 km arah selatan Kota Semarang dan berada di jalan negara yang menghubungkan Semarang-Surakarta. Salatiga memiliki 4 kecamatan, yaitu Argomulyo, Tingkir, Sidomukti, dan Sidorejo.
Kota ini terletakdi lereng timur Gunung Merbabu, karena itu udara kota ini terasa cukup sejuk. Pada tahun 2014 pemerintah merencanakan perluasan wilayah dalam kota Salatiga agar segera terwujud.
Perluasan itu akan membagi kelurahan Kutowinangun menjadi 2 bagian sehingga menjadi kelurahan Kutowinangun Lor (utara) dan Kelurahan Kutowinangun Kidul (selatan).
Karena wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang terbilang padat dan permintaan dari warga agar wilayah dimekarkan dan permintaan ini juga sudah disampaikan kepada pemerintah negara Republik Indonesia.
Dilihat dari letak administratifnya, Salatiga menjadi kota dengan luas wilayah terkecil ke 18 di Indonesia. Sekian informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya.
Perjanjian Postdam – Konferensi Potsdam merupakan perjanjian yang dibuat ketika pertemuan Amerika Serikat, Britania Raya, dan Uni Soviet di Potsdam, Jerman pada tanggal 17 Juli sampai 2 Agustus 1945.
Perjanjian ini dibuat oleh Presiden Amerika Serikat (Harry S. Truman), Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet (Iosif Stalin) dan Perdana Menteri Britania Raya (Clement Richard Attlee) yang pada waktu itubertemu guna mendiskusikan masalah Jerman pada bulan Juli 1945 mengenai apa saja yang akan terjadi padanya setelah Perang Dunia II berakhir.
Tokoh perjanjian Postdam, via: wikimedia.org
Pertemuan ini pertama kali diadakan di Yalta, namun Sekutu tidak setuju atas banyak hal yang amat penting. Bagaimanapun juga, banyak peristiwa yang telah terjadi sejak Konferensi Yalta. Pertama, Amerika Serikat telah memiliki seorang presiden baru yang bernama Harry Truman.
Harry Truman bersikap lebih keras atas komunisme dibanding presiden sebelumnya Roosevelt. Ini tentu menjadi masalah untuk Stalin. Winston Churchill memilih turun dari jabatannya dan digantikan oleh Clement Attlee, sedang Stalin menganggap dirinya lebih berpengalaman dibanding para pemimpin tadi.
Stalin juga membuat masalah, atas berbagai hal dari Sekutu. Sekutu setuju atas Yalta bahwa Polandia harus memiliki pemerintahan netral.
Stalin sudah memberi perintah untuk membunuh pemerintahan netral itu dan lalu menggantikannya dengan pemerintahan yang lebih ia sukai. Ini menjadikan postdam memiliki banyak masalah.
Peristiwa perjanjian postdam merupakan kejadian penting dalam sejarah dunia. Perjanjian ini merupakan simbol berhentinya peperangan antara Sekutu dan Jerman antara tahun 1939 sampai 1945 atau lebih dikenal dengan perang dunia II.
Apa saja isi dari perjanjian postdam dan latar belakang dibalik terjadinya perjanjian ini? Simak alasannya berikut ini:
Sebab Terjadinya Perjanjian Postdam
via: financesonline.com
Sejarah panjang terjadinya perang dunia II antara Sekutu melawan Jerman merupakan hal utama yang melatar Belakangi Perjanjian Postdam.
Perang dunia II yang melibatkan banyak negara di dunia tersebut akhirnya berhenti setelah Jerman mengalami kekalahan atas Sekutu pada bulan Mei tahun 1945.
Setelah menyerah terhadap Sekutu akhirnya Jerman mengambil jalan diplomasi dalam menyelesaikan permasalahan dengan Sekutu.
Atas dasar diplomasi tersebut kedua belah pihak setuju dalam sebuah perjanjian yang sekarang dikenal dengan nama perjanjian postdam.
Konferensi postdam dilaksanakan di Jerman pada tanggal 17 bulan Juli tahun 1945 dan berakhir setelah ditandatanganinya perjanjian postdam dari kedua pihak pada tanggal 2 Agustus tahun 1945.
Isi Perjanjian Postdam
via: slidesharescdn.com
Isi Perjanjian Postdam:
Jerman dibagi dalam empat daerah pendudukan, yaitu Jerman Timur oleh Rusia sedangkan Jerman Barat oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis.
Kota Berlin yang terletak di tengah-tengah daerah pendudukan Rusia juga diduduki, Berlin Timur diduduki oleh Rusia dan Berlin Barat oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis.
Danzig, Jerman di sebelah timur Sungai Order, dan Niesse diberikan kepada Polandia.
Demiliterisasi dari Jerman.
Penjahat perang (crime war) dihukum.
Jerman harus membayar ganti kerugian perang.
Ditanda tanganinya perjanjian tersebut membuat banyak negara tetangga berharap akan terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia.
Lokasi Perjanjian Postdam
Perjanjian antara sekutu dan Jerman dilakukan di wilayah Jerman yang bernama Postdam. Karena itulah perjanjian ini dikenal dengan nama perjanjian Postdam.
Tokoh Dalam Perjanjian Postdam
via: dw.com
Tokoh-tokoh yang hadir pada peristiwa perjanjian postdam merupakan perwakilan dari tiap negara yang terlibat.
Tokoh-tokoh tersebut adalah:
Clement Richard Attlee perwakilan Inggris
Harry S. Truman perwakilan Amerika
Joseph Stalin perwakilan Uni Soviet
Walaupun dalam perjanjian tesebut disepakati beberapa poin perjanjian, namun ada beberapa hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak. Karena itu hal tersebut akan melatar belakangi perjanjian lainnya. Semoga artikel diatas dapat memberi manfaat bagi anda. Selamat belajar.
